Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 24 Maret 2018

Sensasi Korupsi ala Demokrasi


Amin S (LANSKAP)

WOW! Korupsi terus memantik sensasi. Teranyar 19 orang  ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi suap penyusunan anggaran Kota Malang. Dari 19 tersangka ada dua cawalkot (salah satunya adalah petahana) Pilkada Kota Malang 2018. Sebelumnya kasus ini sudah menjerat Ketua DPRD Kota Malang dan dari keterangannya selama sidang itulah yang kemudian menyeret 19 tersangka baru. Korupsi berjamaah di Kota Pelajar ini terus menambah deret panjang kasus korupsi.

Eh, belum reda kehebohan skandal  di Malang, nyanyian Setya Novanto melengking nyaring menyeret Puan Maharani dan Anung Pramono, dua politikus senior PDIP. Sebelumnya politisi senior PDIP lainnya yaitu Ganjar Pranowo, yang juga Cagub petahana Pilkada Jawa Tengah, sudah santer disebut-sebut di kasus e-KTP ini. Jika benar kemudian mereka ditetapkan tersangka, maka ini akan jadi kiamat kecil bagi PDIP dalam upaya melanjutkan hegemoni politiknya.

Yang menarik adalah semakin banyaknya kepala daerah, bahkan yang baru mau ikut pilihan, terjerat dalam kasus korupsi. Ini adalah fakta keras bahwa korupsi tidak pernah surut dan semakin menggurita di segala lapis. Dan rata-rata ketika para koruptor itu ditanya motivasinya untuk korupsi mereka menjawab untuk modal politik. Mahalnya modal politik dalam demokrasi mereka klaim sebagai penyebab perilaku koruptif mereka. Ini semakin membenarkan dugaan akan mahar-mahar politik yang kerap diminta oleh parpol yang akan dijadikan kendaraan politik, meski sebagian parpol terkesan mengelak fakta mahar tersebut.

Coba kita cermati beberapa keluhan parpol itu sendiri, misal yang disampaikan Ketua PAN, Pak Zulkifli Hasan, saat diwawancarai awak media. Secara terang-terangan disampaikan bahwa parpol memang membutuhkan banyak uang untuk membiayai kontestasinya di pilkada maupun pemilu. Sebagai contoh, untuk seluruh TPS di Jawa Timur saja, satu parpol setidaknya membutuhkan 9000 saksi, coba dihitung saja jika 1 saksi diberi honor Rp 100.000,-/ kepala. Sementara parpol tidak boleh menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebagai sumber pendanaan. Alhasil, tentu saja akhirnya parpol tersebut menarget kadernya atau siapapun yang menginginkannya sebagai kendaraan politik. Itu baru biaya saksi saja, untuk yang lain?

Bertambah miris ketika Ketua KPK, Agus Saharjo, dalam keterangan persnya menyebut masih ada beberapa calon kepala daerah yang statusnya sudah 90% akan ditetapkan sebagai tersangka tipikor terbaru. Wow...wow...wow lagi. Hingga kapan sensasi korupsi a la demokrasi ini terus mengalun pilu?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox