Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 05 Maret 2018

Scopus dan Platform Intelektualitas





oleh: Nindira Aryudhani S.Pi, M.Si


Darurat Keilmuan Profesor, Benarkah?

Sebanyak 3.800 dari 5.366 profesor belum memenuhi kewajiban publikasi menulis jurnal internasional. Bayangkan, bisa dibilang hanya 1 dari 3 profesor yang menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Profesor ialah jabatan akademik tertinggi bagi para pendidik profesional dan ilmuwan. Dengan memegang jabatan tertinggi itu, profesor merupakan mahaguru keilmuan, tempat para pemburu ilmu merujuk. Profesor merupakan motor penggerak transformasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ilmiah berupa jurnal internasional merupakan salah satu indikator pelaksanaan peran tersebut. Kenyataannya, 70% penyandang jabatan profesor tidak memenuhi tuntutan peran yang sudah ditetapkan. Tentu saja, pemerintah menjadi jengah. Pasalnya negara memberikan tunjangan kehormatan yang nilainya hingga tiga kali gaji pokok untuk penyandang jabatan profesor. Dunia keilmuan di Tanah Air pun merugi karena seretnya sumbangsih para guru besar [3].

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengungkapkan lebih dari 60% jurnal internasional yang mengambil lokasi riset di Indonesia ditulis peneliti asing. Angka yang diungkapkan Anthony Reid, profesor emeritus Australian National University College of Asia and the Pacific, bahkan lebih merisaukan. Ia menyebut hanya sekitar 10% jurnal internasional tentang Indonesia yang ditulis peneliti lokal. Banyak penyebab yang membuat kebanyakan profesor mangkir dari kewajiban menulis jurnal internasional, dari budaya menulis yang belum baik, sibuk pada tugas administrasi sebagai dosen, hingga repot mengatur waktu untuk pekerjaan lain di luar lingkungan perguruan tinggi. Belum lagi, alasan klasik, kesulitan dana untuk membiayai riset. Dalih lain, guru besar memang bisa jadi jarang menulis karya ilmiah, tetapi sangat aktif membantu dalam proyek-proyek yang bermanfaat besar bagi masyarakat. Meski begitu, sulit mengukur hasil penunaian kewajiban profesor tanpa indikator yang mudah ditelusuri seperti publikasi jurnal internasional [3].

Lagi pula, dunia akademis tidak bisa lepas dari penulisan karya ilmiah. Ketika menyandang jabatan profesor, seseorang semestinya sudah menjadikan menulis sebagai budaya. Mereka pun harus mampu menunjukkan bahwa mereka layak menyandang jabatan kehormatan sebagai guru besar. Oleh karena itu, tepat bila profesor yang lalai dari kewajibannya mendapatkan sanksi. Mulai November 2019, profesor yang belum memublikasikan tulisannya di jurnal internasional bakal mengalami pemotongan tunjangan [3].

Berdasarkan Peraturan Menristek-Dikti No 20 Tahun 2017, publikasi di jurnal internasional bisa digantikan dengan paten atau hak atas suatu temuan ilmiah.Jika tidak mampu, undur diri saja dari jabatan profesor lalu mengabdikan diri di jabatan lain. Namun, jangan lantas berlaku lancung seperti sejumlah profesor yang terlibat kasus korupsi. Guru besar dituntut mampu menyodorkan solusi berbagai persoalan di masyarakat melalui pendekatan keilmuan. Mereka selayaknya menjadi anutan, bukan justru menjadi beban, apalagi penggarong uang rakyat. Jika mereka menjadi penggarong, itu artinya negeri ini dalam keadaan darurat keilmuan profesor [3].

Hal ini seolah menjadi aktualisasi lanjut pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 lalu, yang menyinggung tentang capaian publikasi jurnal internasional oleh perguruan tinggi. “Publikasi jurnal internasional penting untuk tercapai. Ke depan, target publikasi jurnal internasional akan ditingkatkan, dari 1.000 (judul) per tahun menjadi 1.250 dan 1.500 per tahun,” kata Nasir [1].

Kebijakan ini, lanjut Nasir, terutama publikasi jurnal internasional terindeks Scopus dalam rangka meningkatkan SDM bidang penelitian skala dunia. Sehingga PTN di Indonesia masuk 500 besar kampus negeri berpengaruh di dunia [1].

Sepintas mencermati hal ini, tidakkah kemudian yang akan menjadi korban lagi-lagi adalah kaum terpelajar? Baik dari sisi pendidik, terkhusus dalam hal ini para profesor, sebagai pelaku proses mengajar; kemudian dari sisi peserta didik sebagai obyek kurikulum menuju target peningkatan standar SDM bidang penelitian agar berskala dunia, serta di sisi lain di mana peserta didik kian hari dihantui oleh makin mahalnya biaya pendidikan tinggi. Hmm... Hela nafas dalam-dalam dulu.



Scopus Dan Arah Penelitian Kita

Dikutip dari artikel Dr. Emeraldy Chatra (2016), terkait dengan kebijakan Kemenristekdikti tentang kewajiban menulis di jurnal terindeks Scopus sebagai syarat menjadi guru besar. Dalam artikelnya disebutkan, bahwa di satu sisi ada orang-orang di Kemenristekdikti yang mengakui bahwa Scopus adalah proyek kapitalis, tapi di sisi lain mereka memberikan pembenaran terhadap kebijakan Kemenristekdikti dengan menyatakan, “Kebijakan penetapan syarat terbit di Scopus mungkin pahit sekarang, tapi bisa jadi berbuah manis beberapa tahun ke depan.” Secara tersirat orang-orang tersebut ingin mengatakan, “Kalau anda tidak mampu, jangan aturan itu yang dihapuskan.” Padahal pernyataan seperti ini sarat kepentingan dan berbau pelecehan [2].

Scopus adalah proyek kapitalis penerbit berskala global yang tujuannya tidak lain adalah menarik keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis penerbitan karya ilmiah. Demi keuntungan dibuatlah trik-trik agar penerbit itu memperoleh karya ilmiah yang sesuai ketetapan standar mereka. Mereka pun membangun citra sebagai ukuran keunggulan akademisi. Siapa saja yang tidak menulis di jurnal mereka berarti tidak berkualitas [2].

Akademisi kita, termasuk yang duduk di Kemenristekdikti rupanya termakan oleh kampanye yang menurut Chatra, amoral ini. Ada beberapa kekeliruan yang perlu kita renungkan bersama, yang selama ini kita lupakan karena pesona jurnal Scopus [2].

Pertama, membuat penelitian dan artikel ilmiah harus dikaitkan dengan pendidikan nasional kita yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian dan artikel yang kita buat harus mengutamakan kepentingan nasional, bukan global. Harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, bukan kepentingan kapitalis. Oleh sebab itu menulis di jurnal seharusnya bukan sekedar untuk membangun reputasi individu akademisi di panggung internasional atau untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas akademisi global [2].

Apalah artinya pengakuan komunitas akademisi global itu kalau apa yang kita teliti dan tulis tidak ada kontribusinya untuk bangsa dan negara berupa informasi yang dapat mencerdaskan? Kita pasti tahu, tulisan di jurnal Scopus tidak ditulis dalam bahasa Indonesia dan tidak beredar luas di Indonesia karena dijual dengan harga sangat mahal. Jurnal Scopus hanyalah konsumsi elite akademis yang mampu berbahasa asing atau lebih spesifik lagi yang mampu berbahasa Inggris saja [2].

Kedua, tujuan akademisi melakukan penelitian dan menulis di jurnal adalah untuk mendekati kebenaran, menguak kebesaran Allah dan mencari manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Pekerjaan akademisi harusnya dilakukan dengan terus menundukan diri ke hadapan Allah dengan menyadari betapa kecilnya kita. Jadi bukan untuk sebuah kontestasi atau adu jago seperti olah raga yang mengharapkan pujian-pujian tanpa hirau apakah pekerjaan kita benar-benar bermanfaat atau tidak. Propaganda Scopus demikian menggoda, sanggup menghilangkan pikiran jernih kita tentang tujuan hakiki berkecimpung di dunia akademis [2].

Ketiga, khusus untuk ilmu sosial, menulis di jurnal internasional bukan tanpa resiko. Memaparkan data-data sosial, ekonomi dan budaya negara kita di panggung internasional harusnya disertai pertimbangan keamanan, karena data tersebut dapat membuka isi perut bangsa ini ke muka dunia, dan sangat mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan bangsa dan negara kita [2].

Dalam sejarah, spionase ilmu sosial sudah digunakan sejak lama. Antropolog Margaret Mead diutus ke Jepang oleh pemerintah AS untuk membongkar isi perut kebudayaan Jepang agar mudah ditaklukan. Belanda mengirim indologis Snouck Hurgronje ke Aceh agar orang Aceh dapat ditaklukan. Arkeolog Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia) diutus pemerintah Inggris ke Arab untuk mencari kelemahan dan mempengaruhi pemimpin kabilah Arab. Itu hanya tiga nama yang sangat dikenal di panggung sejarah, tapi sebenarnya tidak sedikit ilmuwan sosial yang terlibat dalam riset-riset yang bermanfaat bagi kegiatan spionase. CIA juga pernah membuat proyek spionase yang menggunakan ilmuwan sosial di Amerika Latin dengan nama Project Camelot. Proyek ini ditentang habis oleh akademisi terkemuka Amerika Latin seperti Johan Galtung dan Andre Gunder Frank [2].

Dari sini, rasanya tidaklah berlebihan jika kebijakan Kemenristekdikti yang terbuai propaganda Scopus itu dipikirkan lagi. Chatra sepakat jika Pemerintah RI membangun kemandirian sains Indonesia dengan memberikan dukungan penuh pada kegiatan penerbitan ilmiah berkualitas tinggi daripada mempertebal kocek Scopus dan membiarkan data yang kita peroleh akhirnya hanya dimanfaatkan pihak asing [2].



Impor Tenaga Ahli Asing Di Balik Fenomena Brain Drain; Sebuah Bencana Intelektual

Artikel [2] dan [3] di atas sejatinya miris. Lima belas tahun penulis mendalami platform dunia intelektualitas kampus, fakta ini sungguh menyesakkan jiwa. Lihat, tidakkah negara ini sangat naif dengan menstandarkan keilmuan profesor hanya dengan secarik kertas berindeks internasional Scopus? Padahal di balik semua itu, negara bagai menutup mata ketika dalam 50 tahun terakhir, sejumlah besar intelektual telah bermigrasi dari dunia Muslim ke negara-negara industri. Tak terkecuali dari Indonesia.

Salah satu hal yang paling menakutkan bagi suatu negara, selain kehilangan sumber daya alamnya adalah kehilangan sumber daya manusia terlatihnya. Muncullah istilah brain drain, yakni larinya sumberdaya manusia (human capital flight) yang merupakan para ahli, ulama, dan intelektual potensial ke negara-negara lain yang lebih maju dibandingkan negara asal. Beberapa di antaranya ada para akademisi, insinyur, ahli komputer, ahli IT, ahli kedirgantaraan dan astronomi, doktor, serta para ahli di bidang lain.

Ini terjadi akibat kurangnya kesempatan untuk melakukan kerja kreatif, sehingga mendorong mereka untuk berpindah ke negara-negara yang memberikan lebih banyak peluang untuk mengembangkan diri serta pengetahuan mereka. Mereka melakukan berbagai penelitian yang didanai negara-negara asing. Akibatnya, mayoritas hasil dan penemuan mereka dipatenkan di luar negeri. Dampak berikutnya, Indonesia harus membayar royalti kepada negara-negara asing untuk dapat mengakses berbagai penemuan dari anak-anak bangsa mereka sendiri.

Kondisi ini memprihatinkan. Kehilangan orang-orang berkualitas merupakan suatu kerugian yang cukup besar bagi negara berkembang, yang nota bene sebagian besarnya adalah negara berpenduduk mayoritas muslim. Sumber daya yang berkualitas ini seharusnya bisa menciptakan lapangan perkerjaan bagi orang lain. Mereka juga dapat membagikan ilmunya untuk orang lain sehingga meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat yang kurang terlatih. Namun tidak semua negara mampu dengan bijak mengelola sumber daya intelektualnya ini. Sekali lagi, hela nafas dalam-dalam.

Negara bahkan tanpa peduli melakukan impor tenaga ahli asing awal tahun 2018 ini. Akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan bawahannya untuk segera mempermudah peraturan perizinan tenaga kerja asing. Sebab, saat ini paraturan perizinan tenaga kerja asing masih berbelit-belit. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas membahas peningkatan investasi dan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, pada Rabu (31/1/2018) [4].

Pramono menambahkan, jika penyederhanaan regulasi mengenai tenaga kerja asing itu tidak segera diselesaikan, maka akan dibentuk Perpres untuk mengatur tentang haltersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak kualitas kemudahan berbisnis di Indonesia agar semakin kompetitif [4].

Meskipun demikian, Pramono memastikan kemudahan perizinan itu tidak untuk sembarang tenaga asing. Dia menegaskan Jokowi menghendaki kemudahan izin itu diperuntukkan bagi para tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas keahlian yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia. “Bukan tenaga kerja asing di lapangan, (tapi) terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya,” katanya [4].

Hal ini dikuatkan oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang mengatakan Indonesia kini membutuhkan banyak tenaga pengajar dan instruktur asing untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Untuk itu, menurut Darmin, pemerintah akan mempermudah proses izin tinggal maupun pemberian visa bagi pengajar dan instruktur asing yang keahliannya dibutuhkan untuk penguatan ekonomi digital. Menurut Darmin pula, Indonesia perlu memanfaatkan tren pertumbuhan ekonomi digital. Dia mencatat kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian global telah mencapai 22 persen. Sementara kontribusi aplikasi teknologi digital ke PDB global pada 2020 diprediksi mencapai 2 triliun dolar AS [4].

Bayangkan, intelektualitas adalah perkara idealisme. Bukan sekedar bicara tentang orang pintar yang butuh cari makan. Lebih dari itu, yakni tentang bagaimana kaum terpelajar ini berkarya. Ilmu lil ‘amal. Jadi, bukankah ini sangat memprihatinkan, bahkan suatu bencana intelektual? Di satu sisi pemerintah begitu bersemangat mengejar indeks Scopus, bahkan gencar melakukan impor tenaga ahli asing. Padahal kondisi di lapangan tak mungkin menafikkan brain drain yang kian jadi fenomena.



Intelektualitas, Demi Tuan atau Demi Tuhan?

Sebagaimana menurut World Bank, pendidikan adalah salah satu dari empat pilar yang sangat penting agar suatu negara dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam knowledge economy. Dibalut oleh kapitalisme sebagai sebuah ideologi, tentu menjadikan pendidikan tak lepas dari nafas-nafas kapitalisme itu sendiri. Diantara helaan nafas kapitalisme tersebut dalam hal ini adalah aspek capaian indeks Scopus yang terkait erat dengan titel suatu perguruan tinggi untuk menjadi World Class University (WCU).

WCU sendiri merupakan menjadi salah satu variabel target program KBE (Knowledge Based Economy, Ekonomi Berbasis Pengetahuan). Akibatnya, diakui atau tidak, posisi strategis institusi pendidikan tinggi sebagai inti dari sistem ilmu lambat laun menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi kehilangan maknanya sebagai instrumen penting pewujud kesejahteraan masyarakat. Padahal, di dalamnya melibatkan sejumlah intelektual, yang sejatinya memiliki kontribusi untuk umat. Namun, label WCU berikut capaian indeks Scopus tersebut akan memalingkan intelektual dari peran keumatannya. Dan ini jelas mengancam fungsi sistem pendidikan yang ada.

Terbukti, Indonesia menjadi salah satu negeri muslim yang menjadikan KBE sebagai arah pembangunan nasional. Ini sebagaimana yang tercantum dalam RPJPN tahun 2005-2025. “Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka  mendukung daya saing  secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).” Ironisnya, ini justru bukti nyata komersialisasi dan neoliberalisasi intelektual.

Lantas, bagaimana dengan keikhlasan para intelektual yang berkarya di dalamnya? Demi apa karir intelektualitas itu mereka bangun? Tidakkah dengan WCU melalui konsep HAKI-nya malah mengakibatkan para intelektual muslim ikut terseret dalam arus yang makin menjauhkan mereka dari idealisme intelektualitasnya? Bahkan secara tidak sadar, mereka dijadikan alat oleh penjajah. Yang di sini harus jujur diakui bahwa dalam rangka WCU dan indeks Scopus, wujud keilmuan mereka ke depan memang bukan untuk hajat hidup masyarakat pada umumnya.

Ya, seperti inilah standarisasi kalangan terpelajar oleh penjajah Barat. Dan inilah yang terjadi. Relakah kita jika para intelektual yang mukhlis dimoderatisasi dengan mekanisme tersebut? Padahal, mekanisme ini jelas-jelas menjebak para intelektual muslim yang seharusnya karya mereka demi umat. Na’udzu billah.

Karenanya, urgen akan adanya upaya bersama untuk menyelamatkan pendidikan tinggi dan para intelektual muslim dari berbagai agenda penjajahan kapitalistik tersebut. Ini semata agar mereka kembali pada hakikat peran mulianya yang sejati. Jadi harus ada upaya bersama untuk menyelamatkan pendidikan tinggi dan para intelektual muslim dari berbagai agenda penjajahan Barat.

Intelektual adalah golongan orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Tapi manusia mana yang dimaksud? Apakah benar intelektualitas mereka bermanfaat untuk masyarakat? Cukupkah mereka hanya berkutat meneliti di kampus saja? Cukupkah mereka hanya sibuk mencari dana penelitian demi meraih indeks Scopus? Atau malah intelektulitasnya sudah terabdikan sempurna untuk peradaban Barat? Tentu saja tidak demikian. Sungguh, sangat urgen bagi intelektual menyadari dan memahami konsep politis dalam menuju terwujudnya jerih payah riset mereka agar bermanfaat untuk umat.

Inilah pentingnya platform bagi intelektualitas tersebut. Yang tak lain kembali lagi kepada misi hidup di dunia. Demi tuan atau demi Tuhan? Jika demi tuan, semua aspek intelektualitasnya takkan ada maknanya. Karena semua itu dicapai hanya demi manusia sang pemberi dana. Namun jika demi Tuhan, tentu para intelektual akan menyadari bahwa visi dan misi kehidupannya adalah senantiasa terikat dengan aturan Sang Khaliq, Allah SWT.



Khatimah

Hendaklah kita tidak lupa, bahwa tugas profesor atau guru besar sebenarnya bukan hanya diukur dari ada atau tidaknya tulisan di jurnal internasional. Kita juga perlu dengan rendah hati meninjau kembali Tri Dharma perguruan tinggi beserta kewajiban khusus guru besar, yakni penyebaran gagasan, menyusun buku, dan melakukan penelitian. Guru besar jangan disamakan dengan professor research di lembaga seperti LIPI yang tugasnya memang hanya meneliti. Sekali lagi, mandat mulia guru besar di perguruan tinggi bukan sebatas riset. Tapi mereka juga berperan mengurus, mendidik, dan mencetak generasi intelektual selanjutnya. Ini nyata-nyata aktivitas ilmu lil ‘amal.

Raihan indeks Scopus, berikut WCU sebagai salah satu instrumen turunannya, tak lain adalah prosedur di mana para profesor dipaksa untuk rela dikibuli oleh para komprador dan pemodal. Indeks Scopus telah sekonyong-konyong menjadi alat penjajahan intelektual yang sangat efektif membelenggu kaum pendidik dan terdidik agar mereka tak berdaya menjadi think tank perubahan umat. Mereka akan sekedar menjadi kroco alias babu pintar demi tetap tegaknya peradaban kapitalisme, yang sejatinya tengah menanti kehancurannya sendiri.

Sebagai penutup, coba kita cerna lebih lumat lagi, adanya indeks Scopus ini menunjukkan sebenarnya memang negara kita sungguh-sungguh membutuhkan standar ilmuwan sejati ataukah akibat kekurangcakapan penguasa mengelola sumberdaya intelektualnya?

Wallaahu a’lamu bish showab [].



Pustaka:

[1]https://nasional.sindonews.com/read/1201922/144/menristekdikti-restui-gaji-rektor-rp100-juta-per-bulan-1493735293?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9390696598

[2] Scopus Dan Arah Penelitian Kita, Dr. Emeraldy Chatra (2016). http://www.sumbarsatu.com/berita/13496-scopus-dan-arah-penelitian-kita

[3] http://www.mediaindonesia.com/editorial/read/1304/darurat-keilmuan-profesor/2018-02-24

[4]https://tirto.id/alasan-jokowi-minta-aturan-izin-tenaga-kerja-asing-dipermudah-cD7a?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5663624454







Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox