Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 27 Maret 2018

Ribat-Ribut Siapa yang Kentut!



Oleh: Adam Syailindra (Forum Aspirasi Rakyat)
Flatulensi atau kentut diartikan keluarnya gas melalui anus atau dubur akibat akumulasi gas di dalam perut (terutama dari usus besar atau kolon). Peristiwa keluarnya gas disebut juga kentut atau sering disebut juga buang angin. Kentut biasanya ditandai dengan rasa mulas di perut. Dan biasanya berbau busuk.
Apa hubungannya kentut dengan demokrasi? Ketika demokrasi dipercaya sebagai sistem politik yang akan menampung seluas-luasnya aspirasi rakyat, maka kita bisa menemukan ketidaksinkronan antara teori dan fakta. Pemimpin pilihan rakyat diyakini akan bekerja demi kepentingan rakyat. Demikian pula sistem ekonomi kapitalisme dipercaya akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Nyatanya, bukan aspirasi rakyat yang mengemuka. Dari para wakil rakyat di Parlemen justru lahir banyak undang-undang yang merugikan rakyat. Banyak pula kebijakan Pemerintah pilihan rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat.
Budaya miskin dan fakta kemiskinan yang terjadi di negeri ini, ini terjadi lantaran politik ekonomi nasional yang liberal. Apalagi ditunjang dengan pemerintahan anti subsidi, ketimpangan di dalam akses terhadap sumber daya alam dan sumber keuangan. Serta distribusi pendapatan yang sangat minim. Seperti politik upah murah, tidak ada perhitungan harga bagi petani, semua harga diserahkan kepada mekanisme pasar, sementara tingkat inflasi dan harga-harga semakin tinggi.
Adapun korupsi, marak lantaran mekanisme demokrasi. Menurut beberapa pengamat, mekanisme demokrasi negeri ini bertumpu pada kekuatan parpol atau propaganda media. Sementara parpolnya dibiaya oleh dua sumber. Yakni sumbangan dari kadernya yang korupsi dan sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang membajak kekayaan alam kita.
Bicara moral, kerusakan moral sudah terjadi pada seluruh level karena sistem politiknya marak dengan manipulasi dan penyuapan, dsb. hingga mekanisme pengambilan keputusan politik oleh elite-elite politik yang moralnya sudah ambruk. Motivasinya hanya untuk memperkaya dan menyelematkan diri, tidak ada lagi ketaatan terhadap nilai-nilai moral yang baik, berpolitik diterjemahkan sebagai kekuasaan semata, bukan untuk mengabdi kepada rakyat.
Penerapan demokrasi di bidang politik dibarengi dengan penerapan sistem kapitalisme di bidang ekonomi. Akibat penerapan kapitalisme itu, alih-alih tercipta kesejahteraan bersama, yang ada justru kesenjangan kelompok kaya dan miskin makin meningkat. Pertumbuhan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekayaan lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya. Akibat lainnya, sektor pangan, air minum, energi, kesehatan, perbankan, keuangan dan sektor strategis lainnya dikuasai oleh pihak asing. Pihak asing menguasai sektor migas 70% dan sektor tambang 80%.
Pemilu demokratis kemarin juga meraih kesuksesan dalam bentuk lain. Pertama: Pemilu demokratis sukses memperdaya rakyat, seolah-seolah Pemilu ini sangat penting untuk rakyat; menentukan masa depan Indonesia ke depan. Namun, belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, suara rakyat justru dipakai untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Privatisasi, menambah utang luar negeri, menaikkan harga BBM, semuanya atas nama rakyat. Padahal omong-kosong Pemilu demokratis untuk perbaikan selama tidak ada perubahan sistem kapitalisme yang menjadi pangkal derita rakyat.
Kedua: Pemilu demokratis sukses mengokohkan kembali sistem kapitalisme yang menjadi pangkal derita rakyat Indonesia. Apalagi pemenang Pemilu adalah partai atau elit politik yang punya trackrecord buruk dengan kebijakan-kebijakan neo-liberal yang menambah derita rakyat. Hal ini yang ditegaskan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. Menurut dia, pemenang Pemilu akan melanjutkan neoliberal dan ikut arus globalisasi (Media Umat, Edisi 126).
Pemilu demokratis sukses memandulkan partai-partai yang menyebut Islam sebagai asas. Partai Islam yang seharusnya menyerukan ideologi Islam dengan tegas, menyerukan syariah Islam sebagai solusi dan kewajiban menegakkan Khilafah Islam sebagai instusi negara, nyaris tidak bersuara berdasarkan tuntutan Islam.
Mereka hanya membangun opini yang mendorong umat Islam untuk memilih. Dibangun opini seolah-olah kalau tidak ikut Pemilu, orang kafir akan berkuasa, kelompok sesat akan duduk di parlemen dan lain-lain. Memang, kita tidak ingin orang kafir berkuasa, atau kelompok sesat memimpin. Namun perlu kita catat, semua itu terjadi justru karena kita menganut sistem demokrasi sekular. Kalau kita menerapkan sistem Islam, orang-orang kafir tidak akan punya jalan berkuasa. Negara imperialis kafir tidak akan punya peluang untuk menjajah umat Islam. Seharusnya pangkal masalah inilah disampaikan kepada umat. Kalau benar-benar serius umat ini tidak dijajah oleh negara-negara kafir kapitalis, mengapa tidak menyerukan secara massif keharaman sistem demokrasi dan kewajiban menegakkan Khilafah yang menerapkan seluruh syariah Islam?.[]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox