Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 26 Maret 2018

2030 Indonesia Bubar?


Oleh: Fajar Kurniawan (Pusat Kajian dan Analisis Data)

Sejak dahulu, lanjut dia, Indonesia selalu didatangi pihak asing, dirampok kekayaan alamnya, selama ratusan tahun. "Anda belajar sejarah kan? Anda tahu sejarah? Anda tahu kita pernah dijajah oleh Belanda? Anda tahu bahwa kita banyak yang mati? Mereka datang ke sini jajah kita loh, karena kita kaya. Setelah perang kemerdekaan tetap Indonesia mau dipecah, dari dulu, selalu, selalu," ujar Prabowo. (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/22/p5zj7h282-prabowo-pidato-2030-indonesia-bubar-atas-kajian-intelijen)

Pidato Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menjadi pembicara kunci dalam acara "Wadah Global Gathering" di Jakarta, Kamis (22/3) menuai kontroversi. Isi pidatonya yang paling disorot awak media adalah tentang Indonesia bubar pada 2030.

Bila dicermati, pidato Prabowo memiliki makna politis. Namun secara empiris, persoalan intervensi asing pada suatu negara adalah bahasan yang menarik bagi kebanyakan pengamat politik internasional. Di Indonesia sendiri, intervensi asing ini merupakan masalah yang sudah digembar-gemborkan bahkan sejak saat negara ini berdiri. Sewaktu menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pandangannya terhadap aksi 2 Desember 2016 atau aksi 212 menuturkan bahwa ada ancaman terhadap bangsa Indonesia yang datang dari luar yang ingin memanfaatkan momen-momen demonstrasi semacam itu untuk menggoyahkan situasi politik negara ini.

Panglima TNI juga menyinggung peak oil yang menjadi dasar pemikiran dan sumber kepentingan banyak negara lain di dunia terhadap Indonesia. Minyak bumi dan energi fosil lainnya tidak lama lagi akan habis. Sumber makanan dan air bersih akan menjadi kebutuhan mutlak yang juga menipis seturut bertambahnya jumlah penduduk dunia yang diperkirakan menyentuh angka 1 miliar setiap 6 tahun.

Pada tahun 2056 energi fosil diperkirakan akan habis dan pada saat itu penduduk bumi diperkirakan akan berjumlah 14,5 miliar orang. Indonesia adalah salah satu negara di ekuator yang subur dan oleh karenanya berlimpah sumber alamnya. Oleh karena itu, akan ada sekitar 9,8 miliar penduduk dunia di daerah non ekuator yang akan mencari sumber energi, pangan, dan air ke wilayah ekuator yang saat itu dihuni oleh sekitar 2,5 miliar penduduk. Dengan demikian, hal ini harus dipandang sebagai ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.

Panglima TNI menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan angka optimisme publik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik serta pemerataan kesejahteraan yang terus digalakkan, maka Indonesia akan melangkah menjadi negara maju. Ternyata hal ini tidak diinginkan oleh banyak negara.

Jika Indonesia menjadi negara yang semakin maju, hal tersebut dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara lain, khusunya negara-negara di sekitar. Panglima TNI menyebut negara-negara tersebut sebagai Five Power Defence Arrangement (FPDA) yang terdiri atas negara-negara persemakmuran Inggris seperti Malaysia, singapura, Australia, Selandia Baru, dan tentu saja Inggris. Untuk waktu yang cukup lama Australia misalnya, menganggap Indonesia sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Bahkan, Defence White Paper Australia tahun 2016 memasukkan Indonesia dalam sub-bab terpisah.

Dalam kesempatan itu pula, Panglima TNI sempat menyinggung keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia. Walauapun tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi semua orang pasti bisa menafsirkan apa kepentingan Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Darwin, kalau bukan untuk mengamankan kepentingannya, misalnya Freeport di Papua, atau mungkin juga blok migas Masela yang berjarak hanya 492 km dari Darwin. Panglima juga menyinggung tingginya peredaran narkoba sebagai ‘alat’ dari negara asing untuk merusak Indonesia – hal yang sama terjadi pada Tiongkok saat dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Candu (1839-1860). Hal-hal yang disebut oleh Panglima TNI tersebut merupakan bentuk ancaman yang bisa mengintervensi Indonesia dan mempengaruhi situasi politik di Indonesia.

Belum lagi jika kita bahas masalah dalam negeri kita, akibat kebijakan kapitalistik hidup rakyat semakin susah dan menderita. Berbagai kejahatan seperti pencopetan, perampokan, pembegalan serta pembunuhan, peredaran narkoba dan perbuatan tindak asusila dengan dalih kebutuhan ekonomi terlihat semakin meningkat. Praktik korupsi dan menilap uang rakyat juga tak kunjung berhenti.

Di tengah keperluan untuk membiayai pembangunan, aset-aset milik negara justru terus dijual kepada perusahaan-perusahaan asing. kebijakan pemerintah di tahun 2006 memutuskan menunjuk Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai lead operator Blok Cepu, salah satu sumber migas terbesar di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, MCL merupakan anak perusahaan Amerika Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI). Keberatan dari berbagai kalangan akan keputusan itu, serta kesediaan Pertamina yang telah berulang-ulang dinyatakan, tidak digubris oleh Pemerintah. Pengelolaan tambang emas di bumi Papua masih tetap dikuasai PT Freeport. Pengelolaan gas di blok Natuna alpha delta juga dikuasai Exxon dengan bagi hasil 100:0. Artinya, Pemerintah hanya mendapat 0%. Inilah fakta yang makin menguatkan kenyataan bahwa negeri ini tidaklah memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri.

Kenyataan buruk ini hanya mungkin terjadi akibat adanya campur tangan besar dari pemerintah AS dan adanya para komprador di dalam negeri yang bekerja untuk kepentingan asing demi sejumlah imbalan untuk kepentingan pribadi.

Tuntutan sejumlah kalangan untuk meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan yang dibuat pada masa Orde Baru dan disinyalir sarat KKN, seperti Freeport dan Newmont, tidak digubris.
Apabila kita cermati, sesungguhnya semua problem itu bukan hanya kali ini saja. Sebagiannya adalah problem lama dan sebagian adalah masalah-masalah baru. Sesungguhnya berbagai persoalan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri hingga detail-detailnya, juga buah penerapan sistem politik demokrasi yang sesungguhnya hanya ilusi.

Oleh karena itu, berbagai persoalan yang mendera negeri ini tidak mungkin dapat diselesaikan kecuali dengan menyingkirkan sistem kapitalisme dan sistem demokrasi. Solusinya tidak mungkin bisa didapatkan hanya dengan mengganti rezim, melainkan melalui perubahan sistem dan ide-ide umum tentang kehidupan. Kemiskinan, korupsi, pornografi-pornoaksi, intervensi asing dan berbagai bentuk kezaliman sepenuhnya terjadi karena pilihan manusia dalam menata berbagai aspek kehidupan. Pemimpin yang tidak amanah dan sistem yang buruk, yakni sistem Kapitalisme-sekular ditambah lemahnya moralitas individu, telah terbukti menjadi pangkal munculnya persoalan di atas.

So, dari pertanyaan dari judul di atas, apakah Indonesia Bubar? Bagi penulis, negeri ini pasti bisa menjadi adidaya baru yang mampu menghantarkan perdamaian hakiki bahkan dalam ranah global. Namun ada syarat-syaratnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox