Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 10 Februari 2018

Zakat 2,5% Bagi ASN, Setuju?





Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Kebijakan tersebut akan diperkuat lewat peraturan presiden (perpres).
"Sedang dipersiapkan perpres tentang pungutan zakat bagi ASN muslim, diberlakukan hanya ASN muslim, kewajiban zakat hanya pada umat Islam," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Lukman mengatakan pegawai yang berkeberatan gajinya dipotong 2,5 persen, mereka bisa mengajukan permohonan keberatan.
"Bagi ASN muslim yang berkeberatan gajinya dipungut 2,5 persen untuk zakat, bisa mengajukan keberatan, menyampaikan permohonan," katanya.
Lukman menegaskan kebijakan potongan 2,5 persen untuk zakat ini bukanlah paksaan. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah melihat ada potensi besar dari zakat yang bisa diaktualisasikan untuk kepentingan umat.
"Ini bukan paksaan, lebih pada imbauan. Ya karena begini, potensi zakat sangat besar, kita ingin potensi ini bisa diaktualisasikan sehingga lebih banyak masyarakat mendapat manfaat dari dana zakat," katanya. (https://news.detik.com/berita/d-3851409/menag-siapkan-perpres-untuk-tarik-zakat-25-bagi-pns-muslim)
Catatan
1.       Zakat merupakan  salah satu rukun Islam dan  merupakan salah satu  pokok yang menjadikan tegaknya islam karena keberadaanya. Sebaliknya, Islam tak akan  berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang atau tak ada. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah menjaga tegaknya islam, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw bersabda“Islam dibangun diatas lima (pokok; rukun): bersa ksi bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan puasa dibulan ramadhan.”(HR. Bukhori- Muslim). Selanjutnya dengan zakat ini, Allah Swt telah mensucikan harta, dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syariatnya, kita bisa merasakan dampakseseorang yang telah berzakat diantaranya tolong- menolong, gotong- royong, dan selalu menjalin persaudaraan.
2.       Pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah (dan juga masyarakat Islam). Kedua, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam (Qaradhawi, 1995 : 114).
3.       Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (‘uqubat) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.
4.       Dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam (Khalifah) atau orang-orang yang mewakilinya (Zallum, 1983:148; Jalaluddin, 1991:73; Suharto, 2004:197; Azmi, 2002: 68). Dalil-dalil al-Qur`an tersebut adalah QS At-Taubah : 60 dan juga QS At-Taubah : 103. Firman Allah SWT : “Ambillah zakat dari sebagian harta . dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS At-Taubah [9] : 103).
5.       Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut, Imam al-Kasani dalam Bada`iush Shana`i’ II/883 menyatakan bahwa seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan “‘amilin” dalam ayat QS at-Taubah : 60. (Permono, 1995 : 8). Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah) (Permono, 1995 : 6). Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA : “…Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari) (Lihat Imam asy-Syaukani, Nailul Authar, hal. 792)
6.       Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari IV/102 mengatakan, bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa. (Permono, 1995:5).
7.       Dalam system khilafah, zakat mal dikelola secara sentral oleh pemerintah. Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan mengelola zakat, kecuali zakat yang memang boleh dibagi sendiri oleh muzakki, yaitu zakat fitrah dan zakat uang (nuqud) seperti telah dijelaskan di atas. Selain itu, UU 38/1999 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Maka dari itu, dapat dikatakan, keberadaan UU 38/1999 ini sama saja dengan ketiadaannya (wujuuduhu ka’adamihi). UU ini adalah macan ompong alias macan kertas. Sebab tidak ada sanksi apa pun bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maksimal yang dihasilkan dari UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Inilah kiranya kelemahan mendasar UU 38/1999 ini.

8.       Peran pemerintah saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Jelas tidak akan efektif. Semestinya UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, dalam masyarakat Islam. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox