Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 17 Februari 2018

Revisi UU MD3: Ancaman Represifitas Total



Amin S (LANSKAP)

Ada beberapa pasal kontroversial yang termaktub dalam UU MD3, antara lain:
- Pasal 122 huruf k yang tegas menyebut:
k. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
Dalam hal ini, adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diberi tugas untuk menjalankan wewenang UU MD3 itu.

Serta Pasal 245 yang mengatur tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Semua anggota DPR, jika dipanggil penegak hukum, harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Aturan ini tak berlaku anda anggota DPR terjerat tindak pidana khusus. Selain itu, aturan ini sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

http://m.detik.com/news/berita/d-3863813/bunyi-sederet-pasal-kontroversial-di-uu-md3-yang-baru-direvisi/2#detailfoto

Catatan:

Di tengah berbagai isu miring terkait kinerja yang tak kunjung membaik, belum pula lilitan kasus korupsi anggotanya, alih-alih bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik DPR RI justru kembali menelurkan kebijakan kontroversial dengan mengesahkan revisi UU MD3. Sontak langkah tesebut memantik kobtra dari publik. Tudingan antidemokrasi pun dilayangkan kepada lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat ini.

Seolah tak mau kalah dengan pemerintah yang telah memproteksi diri dari kritik melalui UU Ormas, DPR tergopoh-gopoh latah memproteksi dirinya dari kritik melalui UU MD3 ini. Memang kemudian ramai-ramai anggota parlemen menolak disebut antikritik, mereka berkilah pasal itu untuk melindungi mereka dari penghinaan.

Pada pasal 122 huruf k memang tidak ada kata "kritik", tapi tetap saja kata-kata "merendahkan kehormatan" mengandung pengertian ambigu dan cenderung menjadi pasal karet. Lebih-lebih dengan menunjuk MKD DPR sebagai pihak penentu mengindikasikan adanya tafsir sepihak untuk menggebuk siapapun yang dianggap menghina DPR dan anggota DPR, terlepas konteksnya kritik atau bukan. Jelas, ini adalah ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat.

Aroma ganjil pun muncul dari pasal 245. Mempersyaratkan izin tertulis dari presiden atas pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum tentunya akan membuka celah bargaining politik antara legislatif dengan eksekutif. Sangat memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan atau bahkan saling sandera kepentingan. Sekaligus ini menunjukkan kerancuan kedudukan sesama lembaga tinggi negara. Pun mengingat pasal ini telah dibatalkan MK lalu tiba-tiba 'hidup' lagi.

Meski DPR mempersilakan publik menggugat lewat MK namun kita perlu menyimak pernyataan yang disampaikan Ketua ICW, Donal Faris, "Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!" tegasnya.
https://m.detik.com/news/berita/3864092/icw-selama-ketua-mk-masih-arief-hidayat-kami-tak-akan-gugat-uu-md3
Sehingga apa yang disampaikan ICW tersebut cukup memberikan gambaran hasil jika publik menggugat melalui MK terhadap revisi UU MD3 ini.

Alhasil, kontroversi UU MD3 ini semakin memperkuat sinyalemen menguatnya phobia terhadap kritik publik. Kritik yang seharusnya dipandang sebagai vitamin penyeimbang bagi para penyelenggara negara, termasuk parlemen, justru diposisikan sebagai ancaman "kepentingan" mereka. Padahal jika mereka-mereka ini bekerja dengan benar tentu tak perlu takut kritik. Terakhir, setelah sebelumnya kisruh UU Ormas kemudian ditambah kontroversi UU MD3 ini publik mesti bertanya masihkan demokrasi perlu dipertahankan? Jika demokrasi hanya dijadikan topeng kerakusan atas kekuasaan oleh para penyokongnya yang dengan seenaknya membuat aturan demi kepentingan penguasa dan parlemen, maka sah-sah saja jika publik ingin "mengistirahatkan" demokrasi.

1 komentar:

Adbox