Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 26 Februari 2018

Onan Hiroshi, Jokowi, Indonesia



Oleh: Ahmad Rizal (Dir. Indonesia Justice Monitor)
Tak hanya kritikus dalam negeri, Onan Hiroshi, komikus Jepang lagi disorot warganet Indonesia karena karyanya yang menyindir Jokowi dan sejumlah hal yang terjadi di Indonesia. Dalam salah satu karikaturnya yang diunggah Onan ke akun jejaring sosial Twitter yang diduga miliknya, @hiroshionan, pada 23 Februari 2018, Jokowi digambarkan 'mengemis' ke Perdana Menteri Jepang Shinzo terkait proyek kereta cepat di Indonesia. Onan Hiroshi memberikan judul komiknya tersebut dengan nama 'Kereta Cepat Pengemis'.
Di dalam negeri, diantara kritik yang dilontarkan publik adalah kegagalan menjadikan sektor infrastruktur dalam rangka menggerakkan sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional. Publik hari ini disuguhkan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat digalakkan oleh pemerintahan Jokowi yang menurut sebagian pengamat justru memperlemah sektor industri, keuangan dan perdagangan nasional. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi bersandar pada investasi asing dan utang luar negeri.  Pemerintah justru menjadi penopang bagi bangkitnya industri di luar negeri darimana investasi tersebut berasal.
Sementara barang barang yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur berasal dari luar negeri sehingga memperparah neraca ekternal Indonesia. Tidak hanya itu proyek infrastruktur tersebut banyak memperekerjakan tenaga kerja asing, terutama Tiongkok yang menjadi sumber utama investasi. Proyek infrastruktur semacam ini justru memperparah pengangguran di dalam negeri.
Selain kebijakan sektor infrastruktur, kebijakan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) juga mendapat banyak kritik. Menurut sebagian pengamat, padahal liberalisasi migas hakikatnya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada swasta (asing) seraya mengurangi peran negara. Kebijakan ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Padahal rakyatlah pemilik sejati sumberdaya alam itu. Yang lebih menyakitkan, liberalisasi dilakukan sekadar untuk memenuhi tuntutan pihak asing (IMF, Bank Dunia, ADB, USAID, dll). Hanya demi menyenangkan pihak asing, Pemerintah tega mengabaikan keinginan mayoritas rakyatnya. Andai saja Pemerintah bersikap amanah dan mau kerja keras, niscaya liberalisasi migas tidak akan terjadi. Jika Pemerintah yang katanya mendapat mandat rakyat mau mendengarkan rakyat, niscaya juga tidak akan berpikir melelang blok migas yang bisa berimbas akan menyusahkan rakyat.Belakangan diketahui onan meminta maaf kepada jokowi dan publik indonesia.[]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox