Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 15 Februari 2018

Menolak Pemaksaan Materi Khotbah


Nur Rakhmad, SH. (praktisi hukum)

Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat materi khotbah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendapat reaksi dari masyarakat. Dikutip dari republika.co.id (11/2/2018) Komisi Dakwah MUI Pusat menegaskan, materi khutbah dan ceramah tak bisa diatur siapa pun. Siapa yang bisa mengatur ceramah? Jangankan Bawaslu, menag (menteri agama) saja tak bisa, kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis, Sabtu (10/2).

Catatan

Tidak ada asap kalau tidak ada api. Rencana ini kontan mendapat reaksi keras dari elemen tokoh Islam, banyaknya reaksi keras dari tokoh-tokoh dan elemen umat Islam tentu tidak muncul jika wacana itu tidak ada. Penulis menyoroti  bahwa ajaran Islam adalah sumber kedamaian. Dan jika pemerintah terlalu dalam ikut campur berkaitan dengan kebebasan menyampaikan dakwah yang dilindungi dengan aturan hukum UUD 1945 pasal 28 berkaitan kebebasan menyampaikan pendapat apalagi di ranah mimbar khusus ibadah sebagaimana UUD 1945 pasal 29 yang semestinya diberikan keleluasaan selama bersandar pada sumber ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah sedangkan pemerintah sendiri enggan mengambil aturan Syariah Islam yang menjadi solusi alternatif satu-satunya yang bisa menyelesaikan berbagai problem yang melanda negeri ini. Pengaturan materi khotbah seakan-akan Ulama, ormas dan pesantren jangan dituduh turut menyemai peropaganda SARA. Padahal propaganda SARA tidak saja dilakukan karena alasan agama Islam.

Isu SARA dan radikalisme sering diidentikan dengan elemen tertentu umat Islam. Faktanya, tindakan anarkis tidak jarang juga dipicu oleh sistem dan proses politik yang ada. Proses demokrasi khususnya pilkada selama ini sudah banyak memicu tindakan anarkis. Sebagai contoh demonstrasi memprotes hasil Pilkada di Tanjung Selor berakhir anarkis. Tiga mobil dan beberapa bangunan kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) dibakar Sabtu (19/12/2015). Aksi anarkis terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menggelar rapat pleno penghitungan suara. http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/20/461920/demo-pilkada-anarkis-masa-bakar-tiga-mobil-di-kaltara

Kami juga menyoroti usulan sertifikasi dai dan ustadz yang diusulkan beberapa pihak, hal ini bias berpotensi menumbuhkan anggapan para ulama sebagai penyemai bibit terorisme yang sayangnya hanya disematkan ke umat Islam, juga dikhawatirkan akan menjadi alat untuk membungkam para ulama yang ikhlas dan istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Sehingga akan melanggengkan status quo. Demikian pula para dai dan orang-orang yang menyuarakan kebenaran mengkritisi kepentingan penguasa atau kebijakan war on terror yang dilakukan Barat.

Kita juga pasti tidak ingin ulama yang menjadi penyebar kebenaran dan pembawa amanah umat justru dianggap pelaku kriminal manakala menentang indikasi yang sangat jelas berkaitan kezaliman penguasa dan kepentingan asing. Para dai yang berani menyampaikan halal dan haram, mengungkap kesalahan penguasa dan strategi para penjajah Barat, justru akan diberangus karena dianggap menyebarkan kebencian dan radikalisme. Padahal melakukan amar maruf nahi mungkar, termasuk menyerukan kewajiban pelaksanaan syariat Islam dan penegakkan khilafah adalah kewajiban yang agung. Nabi saw. memuji para dai yang berani menyampaikan kalimatul haq di hadapan penguasa yang zalim.

Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat adil (kebenaran) di hadapan penguasa yang jahat (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox