Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 02 Februari 2018

Dibawah Selimut Kedamaian Semu



Oleh: Zulhaidir, SH.

Masyarakat perlu memahami dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan setiap usaha dalam menegakkan keadilan secara kuat dan beradab, terhadap situasi memaksa mereka mengadopsi nilai ketidakadilan dan keliru sebagai cara hidup baru mereka, secara publik dan pribadi. Bukan hanya diam dalam menghadapi kebijakan domestik yang menindas, dan tidak memilih menjadi pemandu sorak untuk kedholiman itu.

Otoritas publik sekarang terlihat terlalu curiga mewaspadai terhadap bahaya 'radikalisme' dan ‘kebebasan’ untuk mengekspresikan Islam.  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kita semua kenal sebagai ormas Islam yang secara cerdas smart menentang kebijakan dholim pemerintah, digambarkan oleh pemerintah sebagai kelompok Islam yang berbahaya mempromosikan ideologi Islam yang diasumsikan pemerintah secara sepihak dan sembrono  berbahaya bagi NKRI.

Di media HTI terus diserang dan digambarkan mendukung terciptanya sebuah negara Islam yang diatur oleh hukum Syariah yang kaku dan kolot. Hukum syariah sendiri digambarkan sebagai hukum kekerasan yang memberlakukan hukuman mati dan mendiskriminasikan perempuan. Hasil penerapan syari'ah Islam digambarkan intoleran terhadap agama lain dan tidak menerima siapapun yang bukan Muslim.

Cara pemerintah saat ini berurusan dengan Hizbut Tahrir Indonesia adalah tidak adil. Rezim yg ngakunya sangat Pancasilais ini telah menjadi penafsir tunggal Pancasila seperti pada era Orde Lama maupun era Orde Baru. Perppu Ormas telah dikeluarkan, proses politik dilakukan hingga sah jadi UU. UU ini bila jatuh ke tangan pemimpin berwatak otoriter. Sama seperti undang-undang subversif untuk membungkam lawan politik.

dengan alasan-alasan yang bisa dirancang, Perppu Ormas yang telah bermetamorfosis menjadi UU Ormas berpotensi memfasilitasi penguasa untuk bisa membubarkan ormas apapun tanpa proses hukum, seperti tuduhan MAKAR mau merubah Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, yg seharusnya dibuktikan dulu dlm proses peradilan berdasarkan pasal 107 s.d. pasal 110 KUHP, sebagaimana dahulu proses peradilan thd pimpinan PKI yg diduga melakukan makar dan ditindaklanjuti pembubaran partai PKI serta menyatakan sbg partai terlarang. Jadi proses peradilan utk membuktikan  perbuatan makar itu penting bukan berdasarkan asumsi sepihak rejim saja apalagi hanya asumsi sepihak dari seseorang yg mengaku sbg tokoh Nasional. Kalau UU ini menyatakan bahwa aturan ini digunakan untuk menangkal ormas-ormas radikal anti-Pancasila, sementara regulasinya menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah, terlebih ormas-ormas Islam yang kritis disasar, maka ini merupakan langkah mundur bagi keadilan dan menjadikannya sbg negara diktator atau MACHTSTAAT. 

Masyarakat dan para tokohnya yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan yang hakiki perlu berbicara dengan jujur ketika mereka melihat ketidakadilan, dan berbuat sesuatu yang konstruktif agar kebenaran dan kedamaian tegak. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox