Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 25 Januari 2018

Sejahtera Dengan Demokrasi


Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice) 

Tahun 2018 ini menjadi tahun-tahun yang sakral bagi pegiat partai politik di Indonesia. Siapapun paham bahwa Pilkada serentak tahun ini akan dijadikan aksi penjajakan,  seberapa besar dukungan masyarakat kepada partai mereka. Yang ditentukan dengan berapa banyaknya jumlah pemilih untuk paslon yang mereka ajukan di Pilkada.

Sehingga harapannya, tahun 2019 bisa melangkah dengan pasti. Untuk apa?  Menjadi dan mendukung RI 1, untuk kesejahteraan Indonesia.

Apa?  Untuk kesejahteraan Indonesia?

Coba kita lihat seberapa besar kesejahteraan rakyat Indonesia.
Melansir majalah Forbes (30/5/2017),  mempublikasikan 10 orang terkaya di Indonesia.
1. Moctae Riady dari Lippo Group dengan kekayaan 23,9 Trilyun
2. Murdoyo Poo dari Central Cipta Murdaya Group dengan kekayaan 29,3 Trilyun.
3. Tahir dari Mayapada dengan kekayaan 37,3  Trilyun.
4. Benjamin Setiawan pemilik PT. Kalbe Farms dengan kekayaan 44 Trilyun.
5. Chaerul Tanjung pemilik CT Corp dengan kekayaan 65,3 Trilyun.
6. Sri Prakash Lohia pemilik Indonesia Corporation Petrokimia dan Tekstil dengan jumlah kekayaan 73,3 Trilyun.
7. Eka Tjipta Wijaja pendiri Sinar Mas Group dengan kekayaan 74,6 Trilyun.
8. Anthony Salim dari Salon Group jumlah kekayaan 76 Trilyun.
9. Susilo Wonowidjojo anak ke 3 dari pendiri PT. Gudang Garam dengan jumlah kekayaan 94,7 Trilyun.
10. R. Budi Hartono dan M. Bambang Hartono putra dari PT. Djarum dengan jumlah kekayaan 228 Trilyun.

Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan konsentrasi kekayaan di Tanah Air meningkat lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya. Karena Laporan Bank Dunia pada tahun 2016 Indonesia's Rising Divide mengungkapkan kesenjangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan.

Dari yang paling kaya kita bergeser ke yang paling miskin. 14 KRITERIA MISKIN MENURUT STANDAR BPS. Terakhir dimodifikasi: 25 Agustus 2014
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dianggap miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017, dibanding September 2016. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Sementara, per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah peningkatan penduduk miskin itu sebanyak 0,01 juta orang. Hal ini disampaikan Suhariyanto saat membahas mengenai profil kemiskinan di Indonesia, di BPS Gedung 3 lantai 1, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017)

"Meski alami peningkatan, namun dari segi persentase, penduduk miskin ini menurun 0,06 poin dari 10,70 persen di tahun 2016, menjadi 10,64 persen di tahun 2017," ujar Suhariyanto.
Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 1,83 pada Maret 2017, dibandingkan dengan di September 2016 sebesar 1,74.

Suhariyanto menjelaskan, Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang menjauhi garis kemiskinan.

"Jadi kalau Indeks Kedalaman Kemiskinan itu naik, berarti tingkat kedalaman kemiskinan penduduk Indonesia semakin dalam," terang Suhariyanto kepada Tribunnews.com .
Dengan kata lain, jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh, yang membuat upaya memberantas penduduk miskin menjadi lebih sulit.

Tingginya biaya pemilu dalam pilkada dan pilpres tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat. Keterpurukan akibat tingkah polah pejabat untuk mengembalikan modal pemilu, balas budi ke para cukong, mengirim setoran ke parpol, serta demi menggelembungnya rekening pribadi terbayar lunas dengan tergadainya kesejahteraan rakyat. Masih percaya rakyat bisa hidup sejahtera dalam demokrasi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox