Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 19 Januari 2018

Mainan Politik


Nindira Aryudhani S.Pi, M.Si

Alhamdulillah kemarin bertambah satu jumlah mainan Mas Yazid, anak pertama saya. Kesukaannya pada mainan berbentuk kendaraan, khususnya bis, kereta, dan truk, acapkali membuat saya tergoda untuk membelikannya. Memang bukan mainan yang mahal. Yang paling penting, cocok di kantong. Akhirnya ketika menjumpai dump truck dengan harga 4000 rupiah itu, godaan membeli mainan untuk Mas Yazid pun tak terelakkan.
.
Sesampainya di rumah, tentu saja Mas Yazid langsung bahagia melihat mainan dump truck itu. Ia langsung memainkannya. Bahkan sampai dibawa mandi, saking senangnya.
.
Sepintas, saya pun berpikir tentang sesuatu yang lain namun masih berkaitan dengan perkara mainan tadi. Saat kita punya uang, kita bisa beli mainan yang kita inginkan. Tinggal pilih, mau mainan mahal berkelas atau murah meriah. Lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira bagaimana andaikata yang diposisikan sebagai “mainan” itu adalah jabatan pemerintahan atau kenegaraan? Saya dengar, atas nama mahar politik, maka setiap jabatan bisa diperoleh. Artinya, siapa pun bisa menjadi kepala negara/daerah dengan membayar sejumlah uang kepada partai politik sebagai kendaraan menuju kursi kepemimpinan.
.
Jika demikian, bukankah sama seperti membeli jabatan? Dan jika demikian, tidakkah kemudian jabatan yang sudah terbeli itu menjadi “alat bermain” sebagaimana halnya saya setelah membeli dump truck tadi? Simpulannya, seorang pembeli akan bebas menggunakan (baca: memainkan) barang yang telah dibelinya. Demikian halnya seorang pemilik modal. Ia juga akan begitu mudah memainkan kebijakan di suatu wilayah tatkala pemimpin wilayah yang bersangkutan telah “dibeli”. Karena sungguh, pembeli adalah raja.
.
Bagi para pejabat, arena bermain mereka adalah ranah kebijakan. Namun bayangkan jika mereka adalah para pejabat yang telah terbeli oleh pemilik modal. Tentu alat permainannya, yakni kebijakan, akan berpihak pada pemilik modal. Dan sayangnya, dalam sistem demokrasi-kapitalisme, hal semacam ini adalah sesuatu yang halal. Karena penyelenggaraan negaranya pun sekular, alias terpisah dari Sang Pembuat standar halal-haram yang sesungguhnya.
.
Jadi dalam hal ini, masyarakat memang perlu mawas diri sekaligus waspada. Tahun politik saat ini sungguh arena permainan yang sangat oportunistik. Bola panas kemenangan kubu tertentu, bagai zat radikal bebas yang siap menggandeng pihak mana pun yang juga berani digandeng. Tiada lawan, apalagi kawan, yang sejati. Yang ada hanyalah kepentingan sejati.
.
Percayalah, setiap bakal calon pemimpin adalah “mainan” politik yang hanya berganti orang namun masih dalam satu rezim. Oleh sebab itu, ia masih akan mengemban cita-cita serupa dengan para pemimpin demisioner, selama pemilik modal juga orang yang masih sama. Kini, mahar politik bukan lagi rahasia. Mahar tersebut justru bagai syarat sah bagi seorang bakal calon untuk dapat meraih kursi pemimpin suatu wilayah. Benar-benar ironis. Karena ketika mereka sudah sah memimpin, toh hanya akan menjadi pion-pion penjaga tetap tegaknya sistem demokrasi-kapitalisme.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox