Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 04 Januari 2018

Kegelisahan Kita Pada Demokrasi…


Mahfud Abdullah – Direktur Indonesia Change
Sarapan pagi sambel terasi dulu ya dulur, biar pikiran tenang. Gini dulur, kegelisahan terhadap demokrasi sudah lama diutarakan oleh para penganut demokrasi itu sendiri, lihatlah sinisme John Adams (mantan Presiden AS ke-II), dia pernah menulis: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).
Well, kita sendiri juga rasakan sistem demokrasi telah gagal menjamin kesejahteraan, ketika tiap tahun pengangguran bertambah dan lapangan pekerjaan semakin sempit, serta kemiskinan di Indonesia merajalela. Ini indikasi saja demokrasi adalah sistem gagal, karena permasalahan yang sama selalu muncul, padahal presiden sudah berulang kali berganti, tapi problem multidimensi terus menerus menimpa negeri ini.
Namun lebih penting untuk dipahami, demokrasi gagal karena demokrasi merupakan pemerintahan sekularisme, sehingga ranah publik, seperti politik dipisahkan dari agama, ujung-ujungnya hawa nafsu yang berkuasa; perda-perda Syariah dianggap bermasalah, namun banyak UU berbau liberal tidak dianggap masalah. Selanjutnya demokrasi merupakan pemerintahan korporasi, ketika para politikus dan para pengusaha bekerja sama berebut jabatan dan kekuasaan, bisa dikatakan para politikus adalah pengelola bisnis ‘demokrasi’ sedangkan para pengusaha adalah para pemilik modalnya, lalu terjadilah politik balik modal, akhirnya korupsi merajalela demi bayar ongkos utang kampanye. Bayangkan untuk jadi capres butuh modal trilyunan, sedangkan untuk caleg DPR miliaran.
Cukup sampai situ? Tidak kawan-kawan, demokrasi adalah pemerintahan yang rentan intervensi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung; setiap negara yang menganut demokrasi pada hakikatnya adalah subordinat negara besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk UU dan kebijakan yang lebih pro asing, seperti liberalisasi sektor migas, pencabutan subsidi, UU BPJS dll, yang semua itu hasil rekomendasi lembaga asing. Hal inipun banyak diakui oleh banyak pengamat.
Yang lebih penting lagi sobat-sobat semua, demokrasi menempatkan kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan manusia dan ditangan para pemilik modal, artinya demokrasi tidak didesain untuk mencapai keadilan. Padahal keadilan hanya bersumber dari hukum yang adil, yakni hukum Allah swt Yang Maha Adil. Akibatnya, hukum menjadi tebang pilih. Para penguasa, pejabat dan konglomerat bisa dengan mudah berkurang dan bebas dari hukum, sedangkan rekyat jelata begitu mudah dihukum… is… is…iiis…









Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox