Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 30 November 2017

Wow… Kantongi Modal 10 Triliun Untuk Jadi Presiden?


Eko susanto - Barisan Advokasi Rakyat (BARA)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini sering kali membawa dampak negatif. Salah satunya terkait pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden.

"Jangan mimpi jadi presiden kalau enggak punya duit Rp 10 triliun. Jangan mimpi jadi gubernur kalau enggak punya duit Rp 100 miliar, minimal," kata Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016). (http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/21212911/muhaimin.jangan.mimpi.jadi.presiden.kalau.tak.punya.duit.rp.10.t)

Eng Ing Eng

Benar, berita di atas dimuat tahun lalu oleh kompas.com yang kini Link-nya ramai kembali di share netizen di medsos. Yang perlu kita sikapi, bahwa demokrasi memang berbiaya mahal, namun demokrasi juga gagal menghilangkan oligarki politik. Dalam praktek demokrasi dimanapun, kekuasaan tetap saja dipegang oleh sekelompok minoritas yaitu para kapitalis, kelas politik, dan elit partai. Bahkan, para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha kaya raya. Para calon pimpinan daerah maupun pusat pun adalah para pengusaha kaya yang siap untuk menaikkan citranya di dalam dunia politik. Mereka mampu membeli politik (kekuasaan) dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki.

Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi (material, kekayaan) dengan cara mencari hidup di politik. Maka menjadi sebuah kewajaran jika pasca pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Kepala daerah dan wakil rakyat tidak lagi mewakili rakyat akan tetapi mewakili diri sendiri, golongannya (partai) dan para kapitalis yang sudah mendukungnya saat pemilu. Rakyat akan terus dikhianati selama sistem demokrasi diterapkan.

Jreng jreng… bermunculannya penguasa–penguasa korup adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Pasalnya, selain biaya penyelenggaraan “pesta” yang mahal, biaya kampanye yang harus dikeluarkan para calon juga besar. Inilah yang “memaksa” mereka untuk berlaku korup, baik korupsi secara “tradisional” maupun korupsi secara “elegan” dengan membuat UU/Perda/Pergub yang menguntungnya diri mereka serta peraturan yang melindungi koruptor (itulah kenapa pembuktian terbalik dan hukuman mati bagi para koruptor tidak pernah disahkan dalam UU).

Hal ini bisa terjadi karena dalam Demokrasi rakyat berhak membuat hukum dan para pemimpinlah yang dianggap sebagai representasi rakyat untuk membuat hukum. Karena posisi penguasa membuat mereka berwenang membuat hukum yang menguntungkan, mereka pun tidak segan mengeluarkan banyak modal untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya, terjadilah lingkaran setan: uang untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk uang. Ahh!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox