Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 30 November 2017

Ekonomi Repotnasi



Yuli Sarwanto 
(Analis dari Forum Kajian dan Transparansi Anggaran - FAKTA)

Kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup memprihatinkan. Ini ditandai dengan penurunan daya beli yang bisa dilihat dari menurunnya pertumbuhan industri ritel yang ada di Indonesia. Pertumbuhan industri ritel sendiri tidak sampai Pada tahun 2016 industri ritel tumbuh sebesar 11,3 % pada kuartal pertama dan 9,2 % pada kuartal II. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan tidak sampai 4% pada dua kuartal awal 2017, yakni 3,9 % pada kuartal I 2017 dan 3,7 % pada kuartal selanjutnya. Menurut Presiden  Joko Widodo,pada Rakornas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada selasa (3/10) menyebutkan bahwa isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dihembuskan oleh lawan politiknya untuk kepentingan pilpres  2019. Tren saat ini untuk belanja online(e-commerce) dijadikan alasan menurunnya daya beli masyarakat. Padahal sebagaimana yang diberitakan Aktual.Com. (9/10) pangsa pasar belanja online di Indonesia hanya mencapai satu persen dari jumlah keseluruhan pasar yang ada.

Penurunan daya beli ini berbanding lurus dengan tingkat pengeluaran masyarakat yang tidak disertai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan dasar listrik (TDL), kenaikan berbagai jenis pajak dan kenaikan harga BBM merupakan faktor dominan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran. Dengan membaca informasi APBN 2017, tampak bahwa penerimaan pajak sebesar Rp. 1.498,9 T. Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sebesar 52,6 %. Jika dibandingkan dengan total pendapatan nasional yang berjumlah Rp. 1.750,3 T, maka prosentase pendapatan dari sektor pajak masih terbesar, yakni 85,64 %.

Sebuah sandiwara politik disuguhkan ke masyarakat dengan kecelakaan yang dialami oleh ketua DPR Setyo Novanto. Setyo Novanto mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju KPK. Sehari sebelumnya dikabarkan dia menghilang untuk menghindari penjemputan paksa oleh penyidik KPK. Berbagai respon dan dugaan pun bermunculan terutama di sosial media. Ternyata, Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah PT Inalum ditetapkan sebagai holding BUMN tambang dengan anggota holding meliputi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk (liputan6.com, 19/11).Menurut Nanik Sudarwati PT Aneka Tambang Tbk,PT Bukit Asam Tbk,dan PT Timah Tbk. Adalah BUMN yang sangat-sangat sehat dan sudah Tbk atau sudah menjadi perusahaan publik harus dilebur dengan PT Inalum (tadinya milik perusahaan asing Jepang dan pada tahun 2013 menjadi milik pemerintah).Sungguh aneh PT Inalum yang Tbk menjadi tempat peleburan 3 perusahaan yang sdh Tbk.

Pada postur APBN 2017, total belanja negara mencapai Rp. 2.080,5 T. Sementara pendapatan hanya Rp. 1.750,3 T. Artinya terjadi defisit sebesar Rp. 330,2 T. Menurut Bank Indonesia posisi utang Indonesia pada triwulan kedua tahun 2017 ini sudah mencapai USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp. 4.365 triliun. Ini lebih besar dua kali lipat APBN 2017 sebesar Rp. 2.080,5 T. Ini sebuah angka yang sangat besar sekali dan bisa menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia saat ini berada pada keadaan yang darurat.

Sungguh sangat memprihatinkan,kondisi ekonomi dalam tumpukan utang dan defisit anggaran,pada sisi yang lain justru SDA kita dikuasai asing. Tambang migas dikuasai Chevron, Total,Conoco Philips,Medco Energy, China National Offshore Oil Corporation,China National Petroleum Corporations, British Petroleum,dan sebagainya . Efek domino dari pengerukan kekayaan alam dan penumpukan utang negara adalah pencabutan berbagai macam subsidi. Alasan yang sering disampaian adalah peningkatan efisiensi sehingga terjadi kenaikan TDL dan harga BBM.Akibatnya harga kebutuhan pokok terus meroket,serta biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tidak terjangkau.

Apabila kita perhatikan seksama, ternyata keadaan ini diakibatkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalistik. Prinsip dasar dari sistem ekonomi ini adalah siapapun dia, baik individu ataupun swasta/asing bisa menguasai apapun. Maka tidak heran bila kita disuguhkan penjualan aset-aset vital negara kepada pihak swasta dalam negeri maupun asing. Sedangkan untuk pembiayaan anggaran negara, dengan cara menambah hutang dan memunggut pajak dari rakyat. Subsidi untuk rakyat (listrik,pupuk,BBM dsb) terus dikurangi bahkan dihapus sama sekali. Ironis!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox