Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 14 September 2017

Pro Kontra Wajib Full Day School: Salah Kaprah Harapan Pendidikan Ideal


Najway Azka Ar-Robbaniy
(Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang)
Setelah sekian lama menjalankan banyak sekali kurikulum, nampaknya sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia mengecewakan banyak masyarakat. Banyak anak-anak pintar, namun tak bermoral. Akhirnya masyarakat mencari solusi dengan mendidik anaknya bukan hanya di sekolah umum saja, namun juga menambah dengan pengajaran agama sepulang dari sekolah, misalnya dengan pendidikan TPQ. Supaya anak bisa membaca Al-Qur’an sekaligus mengetahui agama melalui madrasah sepulang dari sekolah umum. Selain itu, banyak juga masyarakat yang menggabungkan pembelajaran agama dan umum dengan model full day school. Jadi anak sudah mendapatkan pengajaran Al-Qur’an bersama dengan pengajaran umum di tempat yang sama sekaligus. Karena pesantren dirasa juga memiliki kelemahan yakni tidak optimalnya pembelajaran umum yang diajarkan. Menjamurnya sekolah swasta yang berbasis agama, termasuk agama Islam merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah umum yang hari ini disediakan oleh pemerintah.   
Ternyata pemerintah mulai menyadari juga krisis moral yang ada di tengah generasi akibat tidak adanya pembelajaran karakter yang diberikan di sekolah umum. Tercetuslah kurikulum berbasis karakter melalui kurikulum 2013. Setelah berjalan beberapa waktu kurikulum ini bahkan dirasa tak cukup mampu membendung rusaknya moral generasi, namun malah menjadi beban para praktisi. Menteri pendidikan yang baru saja dilantik setelah reshuffle kabinet pun mencanangkan akan memberlakukan model full day school kepada setiap sekolah dan mewajibkannya untuk dilaksanakan.
Polemik Lima Hari Sekolah
Pada 7 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo tentang rencana lima hari sekolah. Kemudian selang kurang lebih setahun setelahnya, Mendikbud mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23/2017 tentang Hari Sekolah (12/6/2017). Namun, Komisi X DPR meminta kebijakan lima hari sekolah tidak dipaksakan di semua sekolah, tetapi sebagai pilihan sesuai dengan kebutuhan (13/6/2017). Lalu terselenggaralah Pertemuan antara Presiden, Mendikbud, Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin membahas kebijakan sekolah lima hari di Istana Merdeka, Jakarta. Ma’ruf Amin mengumumkan penundaan kebijakan sekolah lima hari itu (19/6/2017). Hingga akhirnya, Presiden menegaskan, penerapan sekolah lima hari bisa dilakukan jika semua unsur pendukung siap dan mendukung. Namun, hal ini tidak wajib (10/8/2017).
Beberapa kali kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy jadi kontroversi. Dua di antaranya dimentahkan oleh Presiden melalui rapat terbatas. Padahal, gagasan dan rencana kebijakan itu sudah tersiar luas di berbagai media. Beragam reaksi bermunculan, baik setuju, lebih-lebih yang tidak setuju, baik dengan alasan teknis, yuridis, psikologis, maupun politis. Diantaranya yang banyak tersiar di media, kebijakan tentang hari sekolah dipahami sebagian masyarakat sebagai sekolah sehari penuh. Dengan pemahaman demikian, banyak pihak mengira kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan. Siswa tersita waktunya oleh kegiatan sekolah formalnya. Sehingga, apa yang dipikirkan Mendikbud di mata masyarakat terkesan serba salah. Bahkan, dengan kebijakan tentang hari sekolah yang dikenal dan dipahami sebagai full day school, Mendikbud dikesankan hendak menghapuskan madrasah diniyah dan kegiatan keagamaan lain yang terselenggara pada petang hari.
Di antara beberapa alasan Mendikbud adalah:
Sebagai pembantu Presiden, Mendikbud berupaya menerjemahkan agenda prioritas Presiden. Dalam Nawacita secara eksplisit dinyatakan: Presiden akan melaksanakan wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan; menekankan pendidikan karakter, terutama pada aspek pendidikan kewarganegaraan; dan akan mengevaluasi berbagai model penyeragaman pendidikan.
Mendikbud menjelaskan bahwa dirinya justru bermaksud memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan menyingkronisasikannya dengan program ekstra dan kokurikuler. Sementara bagi sekolah yang belum memiliki kegiatan ekstra dan atau kokulikuler yang terkait lingkungannya, kebijakan ini dianggap dapat menjadi suatu stimulans.   
Kebijakan tentang hari sekolah tidaklah berdiri sendiri dan bertujuan tunggal. Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy telah melangsir program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pendidikan karakter yang telah dicanangkan sejak 2010 belakangan tampak melempem dan tak efektif sehingga perlu direvitalisasi dan diekstensifikasi, di antaranya melalui pengaturan hari sekolah.
Kebijakan hari sekolah bertujuan mengatasi kebuntuan terkait kewajiban guru memenuhi beban kerjanya. Pasal 35 Ayat (2) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menyatakan: beban guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
Kebijakan hari sekolah menjadi isu full day school yang berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat sehingga ‘’dibatalkan’’ Presiden. Menurut Mendikbud, Presiden akan memperkuat Permendikbud No 23/2017 tentang Hari Sekolah dengan Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.
Polemik Hari Sekolah Berakhir
Dilansir dalam harian Kompas (7/09), Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, dan pimpinan sejumlah ormas Islam lainnya memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu lalu (6/9). Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah ditandatangani.
Presiden terbitkan perpres setelah terjadi reaksi pro maupun kontra dari masyarakat mengenai rencana kemendikbud yang berencana mewajibkan full day school sebagai model pendidikan di Indonesia. Polemik jumlah hari sekolah dalam sepekan berakhir menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan itu membebaskan sekolah atau madrasah menerapkan penguatan karakter selama lima atau enam hari sepekan.
Menyempurnakan ketentuan sebelumhya, Perpres No 87/2017 membebaskan lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah, memilih waktu penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter (PPK). Dalam pasal 9 diatur, sekolah dapat melaksanakan pendidikan selama lima atau enam hari dalam satu pekan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, menyatakan, hari belajar menjadi opsional. ‘’Ada lima hari, ada enam hari,’’ tuturnya. Penetapan hari sekolah harus disepakati bersama pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu juga harus mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat/tokoh agama.
Pendidikan Karakter (Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter)
Definisi PPK yakni gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. (Pasal 1)
Tujuan PPK adalah (1) Membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter guna menghadapi dinamika perubahan, (2) mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama peserta didik dengan dukungan pelibatan publik melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, (3) Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. (Pasal 2)
Dalam Pasal 1 Ayat 1 Perpres No 87/2017 dijelaskan, PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan membangun dan membekali anak bangsa menjadi generasi emas berjiwa Pancasila dan berkarakter baik pada 2045.
PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai religius, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta Tanah Air, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab. PPK tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan formal, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal dan informal dalam keluarga.
Praktisi pendidikan Doni Koesoema mengatakan, lima atau enam hari sekolah bukan bagian substansial dari PPK. Yang harus diperhatikan adalah tiga pendekatan, yakni berbasis pembelajaran di kelas, berbasis budaya, dan pelibatan masyarakat.
Paradigma Pendidikan Islam, Kaitannya dengan Model Full Day School
Hari ini di tengah-tengah masyarakat sedang berlangsung krisis multidimensional dalam berbagai bidang kehidupan. Kemiskinan, kebodohan, peningkatan tindak kriminal, pornografi dan berbagai bentuk kemerosotan moral telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Krisis yang demikian berat itu hanya mungkin dihadapi melalui solusi yang paradigmatik dan integral, karena semua problema itu sesungguhnya berpangkal pada sistem yang terlahir dari pandangan hidup yang salah, yaitu sekulerisme. Penyelesaian yang parsial tidak akan menyelesaikan secara tuntas berbagai krisis itu. Bahkan sebaliknya bisa memicu problema baru yang mungkin tidak kalah gawatnya. Solusi paradigmatik dan integral yang dimaksud tidak lain adalah dengan cara menegakkan kembali seluruh tatanan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, berlandaskan pada aturan syariat Islam.
Secara paradigmatik, pendidikan harus dikembalikan pada asas Islam. Dalam pendidikan Islam, aqidah Islam menjadi dasar penetuan arah dan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum dan standar nilai ilmu pengetahuan serta proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru serta budaya sekolah yang akan dikembangkan. Paradigma pendidikan yang berasas aqidah Islam harus berlangsung secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan yang ada, mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Sementara orientasi keluaran dari pendidikan itu tercermin dari keseimbangan pada ketiga unsurnya, yakni: pembentukan kepribadian Islam (Syakhsiyah Islamiyyah), penguasaan tsaqofah Islam dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan). Maka dalam orientasi pendidikan yang ideal, ketiga unsur tersebut harus merupakan satu kesatuan yang utuh, bukan terpisah satu sama lain dan diposisikan berbeda dimensi apalagi dengan proporsi sangat tidak seimbang yang menyebabkan kegagalan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik selama ini.
Secara faktual, pendidikan melibatkan tiga unsur pelaksana, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Misalkan saja, buruknya pendidikan anak di rumah memberi beban berat kepada sekolah dan menambah ruwetnya persoalan di tengah masyakarat. Sementara, situasi masyarakat yang buruk jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah menjadi kurang optimum. Apalagi bila pendidikan di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah kehancuran dari tiga pilar pendidikan tersebut.
Berdasarkan sirah Rasul hingga masa tarikh Daulah Khilafah, pelaksanaan pendidikan sekolah di masa kejayaan Islam, selain paradigma pendidikan yang telah disampaikan di atas yakni memberlakukan,
(1) waktu belajar untuk ilmu-ilmu Islam (tsaqofah Islamiyyah) diberikan setiap minggu dengan proporsi yang disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan),
(2) libur sekolah hanya diberikan pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha (termasuk hari tasyri’). Masa pendidikan berlangsung sepanjang tahun dan tujuh hari dalam seminggunya. Hal ini menjadikan umat Islam biasa beretos kerja tinggi. Secara ringkas waktu belajar untuk setiap harinya dibagi menjadi dua kelompok: (a) jam pagi, dimulai jam 07.30 hingga waktu Dhuhur (jam 12.00) atau selama empat jam ditambah waktu istirahat; (b) jam sore, dimulai sejak selesainya shalat Ashar (jam 15.30) sampai dengan jam 20.00 atau setara dengan empat jam ditambah waktu istirahat.
Hal ini didasarkan pada sabda Rasul SAW:
‘’Jadikanlah makan sahur sebagai penguat untuk usaha di siang hari, dan jadikanlah tidur siang sebagai penguat ibadah di malam hari.’’ (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan Al Hakim dari Ibnu Abbas)
Berdasarkan sirah Nabi SAW dan tarikh Daulah Khilafah – sebagaimana disarikan oleh Al-Baghdadi (1996) dalam buku Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam, Negara memberikan jaminan pendidikan secara cuma-cuma (bebas biaya) dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) sebaik mungkin. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban yang harus dipikul Negara serta diambil dari kas baitul maal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan atas ijma’ shahabat yang memberi gaji kepada para pengajar dari baitul maal dengan jumlah tertentu. Di Madrasah Al Muntanshiriah yang didirikan Khalifah Al Muntashir di kota Baghdad, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya. Fasilitas sekolah tersedia lengkap, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit dan pemandian.
Jadi, berbicara Full Day School adalah berbicara soal bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan yang harus didasarkan pada paradigma yang mendasari pendidikan tersebut di bangun. Jelaslah bahwa pendidikan ideal tidak hanya dapat diwujudkan dengan memperbaiki teknis pelaksanaan pendidikannya saja, namun fundamental hingga landasan utama.

Sumber:
Litbang ‘’Kompas’’/IWN/GHR, disarikan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan berita ‘’Kompas’’
Yusanto, Ismail dkk. 2014. Menggagas Pendidikan Islami. Bogor, Al-Azhar Press.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox