Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 18 September 2017

Perppu Ormas dalam Lintasan Peristiwa



Abdus Salam - PKAD

Sidang uji materiil Perppu Ormas di MK  telah diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Dihadiri oleh tim advokat perwakilan pemerintah, tim advokat para pengaju judicial review, para ahli hukum, dan pihak terkait lainnya. Secara garis besar sidang MK tersebut telah membagi dua kelompok. Kelompok yang membangun argumentasi hukum mendukung. Dan kelompok yang menolak keberadaan Perppu Ormas. Masing-masing memaparkan argumentasi hukum yang memperkuat sikapnya.

Beberapa point yang disampaikan oleh para pendukung Perppu Ormas adalah terkait dengan kewenangan Presiden atas nama darurat internal menerbitkan Perppu. Kewenangan itu melekat dengan tugas Presiden yang dijamin oleh konstitusi. Sedang kelompok yang menolak Perppu justru mempertanyakan asas legalitas Perppu yang dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dalam sebuah negara hukum. Bahkan sedemikian rupa merepresentasikan adanya indikasi praktek-praktek negara kekuasaan. Pelanggaran terhadap prinsip praduga tidak bersalah, kesamaan di depan hukum, proses pengadilan, kepastian dan keadilan hukum sedemikian nampak pada Perppu Ormas. Hal itu ditandai di antaranya dengan kewenangan tafsir tunggal paham yang bertentangan Pancasila hanya oleh pemerintah dan berpindahnya kewenangan pengadilan dari yudikatif kepada eksekutif. Termasuk pelanggaran terhadap prinsip hukum pidana dalam hal menganalogikan secara sama paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dengan paham yang dilarang dalam Perppu Ormas seperti ateisme, komunisme, leninisme dan marxisme yang notabene buatan manusia. Dalam kasus HTI, dengan paham salah satu yang dianut "khilafah" dimana MUI yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan ajaran agama tidak mengeluarkan fatwa kesesatan ajaran islam yang dianut HTI. Dalam konteks ini, Perppu Ormas telah menjadi pintu masuk untuk mengkriminalisasi ajaran islam yang dianut oleh para pemeluknya. Selain analogi, berkaitan dengan asas legalitas juga adanya delik pidana terhadap niat atau pemikiran. Bagaimana mungkin niat dan pemikiran yang diyakini oleh seseorang bisa dihukumi. Jika ini yang terjadi maka akan menjadi preseden buruk dalam kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.

Secara kronologis munculnya Perppu no 2 tahun 2017 tidak bisa dipisahkan dari latar deretan peristiwa politik. Berawal dari Pilkada DKI, beberapa pilkada di beberapa tempat dan agenda politik pilkada, pileg, pilpres 2018 & 2019. Di internal DPR RI terdapat dinamika politik yakni disahkannya Presidential Threshold 20 persen dalam UU Pemilu. Ada pertarungan di level intra parlemen dan ekstra parlemen (baca : akar rumput). Presiden Threshold 20 dan Perppu Ormas juga bisa dipahami sebagai pertaruhan politik parpol yang akan menentukan seberapa pengendalian konstituen para kontestan pemilu. Jika jadi disahkan dengan melihat kronologis maupun substansinya akan sangat berpotensi digunakan sebagai alat politik. Fenomena dan realitas kekinian seperti kasus Saracen dan beredarnya informasi medsos Gubernur Papua semakin memperkuat indikasi ini. Alhasil Perppu Ormas hadir di saat santer isu bangkitnya komunisme, mirisnya kebijakan publik, kriminalisasi islam berikut para tokohnya, tersembunyinya kekuatan Amerika di balik operasi intelijennya di berbagai negara termasuk Indonesia, penderitaan muslim Rohingya melengkapi berbagai sengkarut penindasan di dunia islam, dan syahwat besar akan kemenangan politik 2018 & 2019. Kita akan sangat khawatir wajah Perppu Ormas menjadi alat gebuk rezim siapapun sekarang maupun akan datang yang berpotensi menciptakan konflik vertikal maupun horisontal.[]                      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox