Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 10 September 2017

Perppu Ormas, Apa Bahayanya?

Dua Menteri Hadiri Sidang Gugatan Perppu Ormas

Aminudin Syuhadak
LANSKAP (Lembaga Analis Ekonomi dan Politik)

Sebahaya apa Perppu Ormas? Mengapa sejak awal penerbitannya sudah mengundang begitu banyak penolakan? Tak terhitung sudah jumlah penolakan baik dari perorangan hingga sejumlah ormas dan jamaah, hingga hari ini pun penolakan tersebut semakin deras mengalir. Lebih-lebih saat ini sudah berjalan sidang JR di MK terkait perppu kontroversial ini.

Dari sekian analisa maupun opini yang berkembang bisa dikerucutkan bahwa Perppu ini dianggap berbahaya karena: 1) Hilangnya fungsi pengadilan sebagai penentui apakah status suatu ormas melanggar konstitusi atau tidak ditengarai akan melahirkan otoritarian rezim dengan kedok konstitusi; 2) Berpotensi menjadi alat represi rezim terhadap pihak-pihak yang secara sepihak dianggap berseberangan dan mengancam kepentingan negara; 3) Kombinasi dari sikap otoriter dan kebijakan represif melahirkan rezim diktator yang antikritik dan cenderung menginginkan kekuasaan absolut.

Ketiga faktor tersebut yang menjadikan Perppu Ormas memiliki potensi yang bisa  menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan. Terbaca sangat jelas substansi Perppu ini mengandung represifitas yang tinggi dengan dihilangkannya peran pengadilan dalam penanganan ormas yang diduga melanggar. Apalagi ada kewenangan sepihak oleh pemerintah dalam menilai penyimpangan sebuah ormas. Sebuah otoritarian yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat dan cara yang licik untuk membungkam kritik dan kontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan yang sangat mungkin terjadi oleh pemerintah, parlemen, perangkat negara lainnya atau bahkan kelompok tertentu. Perppu ini bisa saja menjadi senjata yang brutal untuk memberangus kelompok atau aktivitas yang dicap berseberangan dengan rezim.

Apabila Perppu ini lolos menjadi UU, maka itu akan menjadi babak awal periode kediktatoran pemerintah yang bila dibiarkan maka ke depan akan terakumulasi secara masif dampak-dampak berbahayanya. Pemerintah berjalan tanpa penyeimbang dan kontrol kuat yang pada akhirnya bisa melakukan apapun entah atas kepentingan segelintir oportunis politisi busuk yang berkolaborasi dengan korporasi hitam atau ketundukan kepada kebijakan imperialisme global.

Di saat itulah akan terjadi disintegrasi akibat keberagaman diperalat menjadi biang perselisihan. Kemudian dengan rekayasa intrik sosial akhirnya berujung permusuhan dan perpecahan sosial. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi MK dan DPR selain menolak dan membatalkan Perppu yang "berbahaya" ini.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox