Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 08 September 2017

Judicial Review Perppu Ormas: makin Tampak Siapa yang Memaksakan Kegentingan?



Oleh Kurdiy At Tubany (Aktivis di Lingkar Opini Rakyat | LOR)

Sidang uji materi Perppu 2/2017 kali ketiga di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Rabu (30/8/2017) mengungkapkan secara jelas dan gamblang, seterang matahari di siang hari, terkait kecacatan substansi dan kecacatan fatal pertimbangan  pemerintah seputar penerbitan Perppu 2/2017. Alih-alih bicara substansi materi Perppu, pemerintah yang diwakili mendagri dan menkumham justru hendak melakukan propaganda. Tragisnya, propaganda yang hendak mereka mainkan itu justru menampakan ketidakkonsistenannya. Dalam konteks ini adalah penayangan video acara Muktamar Khilafah yang di selenggarakan pada 2013 silam oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Ketidakkonsistenan

Perppu adalah hak subyektifitas Presiden, karena sifatnya yang subyektif tersebut maka ada syarat yang tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerbitan Perppu dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keduanya mensyaratkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam UU 12/2011 dinyatakan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Penjelasan mengenai frasa “kegentingan memaksa” antara lain dapat ditemukan di Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Di situ, Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “kegentingan memaksa” yang dimaksud konstitusi sebagai prasyarat perlu dibuat sebuah perppu adalah:

1)Ada kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah hukum secara cepat  berdasarkan Undang-Undang

2)UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai

3)Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Dari uraian ini jelas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Perppu ini lebih banyak diperuntukkan bagi kelompok atau perkumpulan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Terbukti dari korban pertama dan dipertegas dengan bukti video yang diputar di MK, maka poin 1 sampai 3 dari penjabaran Mahkamah Konstitusi adalah tidak terpenuhi secara mutlak.

Poin pertama, jelas bahwa tidak ada kebutuhan mendesak. Event yang diputar di MK itu terjadi 4 tahun lalu, dan kalau memang dianggap mendesak tentu harusnya rezim pada masa itu yang mengeksekusi. Poin kedua dan ketiga juga jelas tidak terpenuhi, karena tidak ada kekosongan hukum, sudah ada UU Ormas Nomor 17/2013 yang mengatur secara rinci dan bermartabat terkait pelanggaran ormas.

Karenanya telah nyata diketahui bahwa salah besar jika interpretasi kondisi terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa. Untuk itu DPR sebagai wakil rakyat yang memiki hati nurani wajib menolak Perppu 2/2017. Apalagi melihat begitu derasnya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terutama ulama, habaib, ajengan, ormas Islam dan ummat Islam secara umum yang notabene pemegang saham terbesar negeri ini. Jangan sampai Partai dan anggota DPR dicatat rakyat sebagai pihak yang akan ditinggalkan kelak dalam setiap hajatan pemilu.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox