Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 01 Agustus 2017

Teka-Teki Peta Politik di Pilgub Jatim 2018 (1)


Oleh Hanif Kristianto
(Analis Politik dan Media)

Piye kabare arek Jawa Timur? Mugo-mugo tetep kewarasan lan sehat wal afiat. Pilgub Jatim masih tahun depan, namun mesin politik sudah bergetaran. Deru suara promosi dan survei elektabilitas menjamur. Komunikasi politik kian intensif dengan menyiapkan bekal Pilgub 2018. Apa mau dikata, inilah Pilgub sesi tiga bagi warga Jatim, pasca Pakde Karwo naik tahta pada Pilgub 2008.

Peta politik di Jawa Timur dalam berebut suara tak berubah. Sasarannya jelas, warga Nahdhiyin, pesantren, dan ‘alim ulama’. Warga Muhammadiyin juga menjadi sasaran kedua bersama massa mengambang dari kalangan pemuda dan komunitas berbasis massa. Sentimen kelompok keagamaan—bukan berbeda agama atau SARA—dimainkan apik di Jatim. Sehingga tak mengakibatkan pertumpahan darah dan kematian warga. Kalaulah ada konflik dan riak kecil itu biasa.

Mainstream Jatim tak terlepas dari ijoan (mayoritas Nahdhiyin), sayangnya belum ada keterwakilannya menjadi Jatim-1, baru sebatas Wakil Gubernur. Hal ini menarik untuk dikaji dengan mengajukan pertanyaan: mengapa mayoritas ijoan bisa dipimpin dari lainnya? Di beberapa wilayah basis ijoan, jarang yang menjadi Bupati. Kondisi ini pernah menjadi perhatian dari seorang ulama di Pantura terkait nasib politik warga Nahdhiliyin.

Mari perhatikan, Soekarwo berasal dari Partai Demokrat dan kader GMNI. Basisnya jelas, nasionalis religius. Tri Risma Harini, Walikota Surabaya, juga bukan kader NU. Kang Nyoto, Bupati Bojonegoro, berangkat dari PAN dan kader Muhammadiyah. Fadeli, Bupati Lamongan, berangkat dari Demokrat dan birokrat. Serta beberapa lainnya.

Harus diakui, pasca NU kembali ke khittah dan tidak lagi sebagai Parpol, kader-kader yang sadar politik menjajaki partai yang ada. Tentunya tanpa meninggalkan keterkaitan dengan NU. Baru pada masa reformasilah, PKB muncul menjadi basis politik yang jelas untuk NU. Semboyannya “Membela Yang Benar”.

PKB Jawa Timur – yang jadi tempat bergantung ijoan tidak terlalu kuat, meski basis pesantren dan kelembagaan NU mereka kuasai. Kondisi ini bisa dianalisis karena beberapa hal:

Pertama, warga di bawah memang belum tercerdaskan secara politik. Hal yang diketahui mereka masih manut pada tokoh umat dan ulama’nya. Kesadaran politik yang dibangun bukan atas pengkajian pada fiqh siyasah (politik red.). Di sisi lain, warga tidak suka membicarakan politik, karena anggapannya politik sudah ada yang mengurusi dan orang-orangnya juga sudah ditunjuk.

Kedua, ulama’ dan tokoh umat menyadari bahwa perpolitikan di Indonesia kekinian menunjukan trend perebutan kekuasaan. Jauh dari harapan ulama’ agar pejabat itu juga meminta pertimbangan ulama’ dalam memutuskan perkara. Tak heran, beberapa partai pun terbelah dan saling berebut dukungan di kalangan ulama’. Di sisi lain, adanya penumpangan gelap pada ulama’ untuk mendulang suara pada pemilihan. Ulama’ yang sadar pun akhirnya menjauhi politik praktis dan tidak lagi memberikan dukungannya. Akhirnya, umat yang berada di bawahnya dipersilahkan memilih berdasar hati nuraninya.

Ketiga, warga tak ingin mencampuradukan politik dan agama. Karenanya, agenda istighosah, salawatan, dzikir akbar, jamaah thoriqoh, senantiasa dibanjiri warga jika tidak ada embel-embel kepentingan politik dalam urusan pencoblosan. Lain ceritanya kalau agenda itu digelar di lapangan atau di gedung. Jika di masjid, bisa-bisa agenda bernuansa politik gagal total. Pemahaman warga terkait masjid yaitu untuk ibadah dan urusan keakhiratan, bukan urusan politik dan dukungan keduniawian.

Keempat, pesantren sendiri tidak ingin dikaitkan dengan satu partai. Jika masa reformasi di awal, masih banyak terlihat logo partai yang mendominasi suatu pondok pesantren. Kini pengasuh pondok pesantren lebih terbuka pada semua partai, tanpa melihat haluan ideologi dan asas partai. Bagi pesantren, partai yang menyumbang dan berkontribusi untuknya akan didukung bersama santri dan wali santri. Jika habis manis sepah dibuang, mereka pun ogah mendukung lagi.

Keempat kondisi di atas menjadi catatan berharga bahwa mayoritas warga belum sadar politik. Yang baru disadari bahwa politik itu sekadar urusan nyoblos dan diurusi pegawai kedinasan. Bukan politik yang bermakna mengurusi urusan rakyat agar terlayani dan dilayani sebaik-baiknya. Maka, siapakah yang akan diharapkan dan yang tersingkir di Pilgub 2018? Hendaklah mengkaji baik-baik dan mendalami hati rakyat Jatim agar tidak kecewa.

(Bersambung....)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox