Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 24 Agustus 2017

MENOLAK NEOKOLONIALISME (Saatnya Membuang Kapitalisme dan Mengubur Komunisme)



Oleh Dr. Ahmad Sastra
Ketua Divisi Riset dan Literasi Forum Doktor Islam Indonesia 

Dominasi proyek infrastruktur oleh Tiongkok yang dimasukkan dan dijalankan melalui rezim penguasa saat ini secara tidak langsung  membuat cengkeraman asing Timur menancap di negeri ini. Cengkeraman oleh Timur itu melengkapi cengkeraman oleh Barat yang sudah lebih dulu menancap kuat dan terus diperdalam. Sejak awal era Orde Baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Hal itu dilakukan melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan dan sumber daya lainnya. Hegemoni negara asing atas bangsa ini adalah bentuk neoimperialisme dan neokolonialisme yang mestinya menjadi perhatian utama seluruh anak bangsa ini, jika masih mencintai dan membela negeri ini. Teriakan saya Pancasila dan saya Indonesia mestinya diletakkan dalam konteks ini.

Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui CGI dan IGGI. Saat kedua lembaga itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hasil dari penjajahan gaya baru di era Orde Baru itu, pengelolaan berbagai sumberdaya alam khususnya di sektor hulu dikuasai asing. Mayoritas tambang, migas dan hutan negeri ini dikuasai asing. Rakyat negeri ini akhirnya seolah menjadi tamu di negeri sendiri dalam hal pengelolaan SDA. Hasil kekayaan alam itu pun mengalir deras kepada pihak asing dan hanya menetes kepada penduduk negeri ini.



Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Dengan utang luar negeri yang mencapai 4000 triliun lebih,  maka Indonesia telah masuk jeratan neokolonialisme lebih berat dibanding zaman penjajahan fisik masa lalu. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia. Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendekte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dan sebagainya.

Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan. Hasilnya, sistem di negeri ini betul-betul bercorak neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhirnya makin melempangkan jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.

Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor migas. Di bidang investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90 persen. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di negeri ini ke negara asal mereka.

Barat (AS dan Eropa) betul-betul memanfaatkan itu untuk lebih mendominasi negeri ini khususnya di sektor pengelolaan SDA, finansial (perbankan, asuransi, dsb), jasa, consumer good, dan sebagainya. Masih ada satu sektor yang belum dijarah oleh Barat, yaitu infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, dengan berbagai UU, sektor infrastruktur itu pun terbuka luas dan mudah dijadikan incaran. Dan terbukti, kini telah masuk dominasi Cina dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur ini.

Dalam hal itulah, investor asing dari timur melihat kesempatan. Entah kebetulan atau tidak, keinginan itu seolah bersambut dengan ambisi penguasa saat ini. Sekarang melalui apa yang baru diumumkan, asing timur mulai menancapkan kuku cengkeramannya atas infrastruktur negeri ini. Hal itu sangat berbahaya. Pertama: Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dsb dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar. Kedua: Meski asing itu dari Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Tetap saja, seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.

Ketiga: Dengan alasan pengembalian investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu. Keempat: Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.

Baik ideologi kapitalisme dan komunisme, kedunya bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan tentu saja juga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Kedua sistem ekonomi ini tidak mengenal standar halal dan haram dalam menjalankan ekonomi dan bisnisnya. Yang terpenting adalah memberikan manfaat berupa keuntungan materi belaka. Sebab basis kedua sistem ini adalah materialisme. Kapitalisme yang berasal dari ideologi sekulerisme berusaha menjauhkan nilai-nilai agama, sedangkan komunisme sejak awal anti agama. Stalin pernah berucap, “ (Sebenarnya Tuhan itu tidak ada “ (Jules Archer,  1986 : 28).

Prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial yang merupakan intisari dari pancasila hanya bisa ditemukan dalam konsep ekonomi Islam, bukan dalam ideologi kapitalisme dan apalagi komunisme. Sangat ironi jika mulutnya berkoar saya pancasila dan saya Indonesia, namun otaknya justru menerima ideologi kapitalisme dan komunisme yang bertentangan dengan pancasila. Dalam psikologi kondisi ini disebut split personality, gangguan kejiwaan atau mengalami kondisi error. Bisa jadi juga teriakan saya pancasila adalah kebohongan semata yang berpetensi melahirkan sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan agama ini.

Konsep kebahagiaan kedua ideologi transnasional ini adalah tercapainya kebutuhan materi seseorang. Tesis ini sudah lama terbantahkan, sebab faktanya materi tidak berhubungan dengan kebahagiaan seseorang, melainkan hanya kesenangan sesaat. Di Barat sendiri pemahaman ini mulai using dan mereka kini mengejar apa yang mereka sebut sebagai spiritualisme, karena materialisme tak terbukti membahagiakan.

Prinsip kapitalisme adalah liberalisme sumber daya alam dengan jalan imperialisme. Seluruh sumber daya alam boleh diprivatisasi oleh para kapitalis hingga menyebabkan kemiskinan rakyat kecil karena mengabaikan pemerataan, namun lebih mengedepankan pertumbuhan semu. Adapun prinsip komunisme adalah pemerataan dengan cara otoriterisme, semua sumber daya alam dikuasai oleh negara yang diwakili oleh seorang dictator. Dalam alam komunisme, rakyat juga dibuat sengsara dan penuh tekanan. Karena itu teriakan saya pancasila dan saya Indonesia mestinya diarahkan kepada spirit untuk menolak neokolonialisme ini.

Berbeda dengan prinsip Islam yang mengedepankan konsep keberkahan dan pemberdayaan dalam sistem ekonominya. Dengan prinsip halal dan haram, distribusi zakat, membedakan kekayaan milik umum, pribadi dan negara, mengutamakan distribusi dibanding produksi, serta dikelola oleh pelaku ekonomi yang jujur, amanah dan professional menjadikan sistem ekonomi Islam lebih adil, mensejahterakan dan menumbuhkan keberkahan dari Allah.

Karena itu jika Indonesia benar-benar dicengkeram oleh dua kekuatan Barat dan Timur secara bersamaan, maka kedaulatan bangsa yang selama ini diagungkan, hanya tinggal mimpi. Sebab dengan kondisi ini, Indonesia tak lagi akan punya kedaulatan di hampir semua bidang. Secara ideologi, bangsa ini terjajah, tidak lagi memiliki kemerdekaan dan kedaulatan. Jika diibaratkan gunung, Indonesia sudah berstatus awas. Jika demikian, lantas Indonesia ini sebenarnya miliki siapa ?.[Republika, 24/08/17]

Sementara di sisi lain, kebijakan negara sangat represif dan otoriter terhadap kelompok Islam. Sikap penguasa yang berseberangan dengan kelompok atau ormas Islam berawal sejak kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Kebijakan penguasa saat itu yang tidak memberikan tindakan hukum yang tegas kepada Sang penista telah memunculkan protes, aksi damai, dengan jutaan peserta di seluruh Indonesia. Protes ini dilakukan oleh sejumlah ormas Islam yang dikomandoi oleh sejumlah kyai dan ulama, yang pada akhirnya tumbanglah kekuasaan Ahok. Sejenak kemudian jumlah tokoh, ulama dan ormas Islam telah menjadi sasaran amuk penguasa, mereka ditangkap, dikriminal serta dibubarkan.

Janganlah menggulang sejarah masa lalu, yang menjadikan umat Islam sebagai ancaman. Sejarah telah membuktikan kesetiaan dan pembelaan umat Islam atau ormas Islam dalam mempertahankan keutuhan negeri ini. Mereka tidak ingin negeri hasil perjuangan para leluhur ini tercerai berai oleh pengaruh paham radikal komunisme. Negeri ini akan kuat dan sejahtera hanya jika penguasa merangkul umat Islam, bukan memukul mereka. Sinergi penguasa dan umat Islam diperlukan dalam membangun negeri ini agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sementara bergandeng tangan dengan paham atau partai yang berseberangan dengan umat Islam akan membuat negara terpuruk. Tentu saja umat Islam tidak akan memilih pemimpin seperti ini.
Waallah alam bishawab.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox