Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 13 Agustus 2017

BPJS Selalu Defisit, ForPURE: Rakyat Sadar Pemerintah Lepas Tangan



Pojok-aktivis.com - Tidak tercukupinya pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) merupakan buntut dari tata kelola kebijakan bidang kesehatan.

Muhammad Amin, ketua ForPURE (Forum Peduli Kesejahteraan Indonesia) menyatakan bahwa itu adalah buah dari sudut pandang yang dipakai pemerintah.

"Kapitalisme sebagai fakta sistem ekonomi yang menghegemoni di dunia global saat ini, memungkinkan hampir semua sektor barang dan jasa dijadikan komoditas perekonomian. Watak dasar dari kapitalisme menganggap persoalan utama ekonomi ada pada kelangkaan barang dan jasa, sehingga dipandang perlu terus menggenjot pertumbuhan produksi, dan menyerahkan distribusinya kepada mekanisme harga. Dengan kata lain pihak yang punya uanglah yang dapat menikmatinya. Hal ini termasuk dalam sektor kesehatan," Ujarnya pada release yang diterima PojokAktivis.

Lanjut Amin, “Kesehatan sangat seksi sekali sebagai komoditas ekonomi. Produksi layanan kesehatan menjadi salah satu hal yang diingini oleh para pemodal untuk dijadikan bidang bisnisnya. Mereka menggenjot pertumbuhannya.”

Amin mengomentari bahwa hal tersebut bagus dan tak ada persoalan jika distribusinya baik-baik saja. Hanya saja tak dapat dipungkiri inflasi yang disebabkan oleh banyak hal dalam sistem kapitalisme mejadikan daya beli rakyat turun.

“Sebenarnya ini ancaman serius bagi podusen pelayanan kesehatan (yaitu) over produksi, tetapi tidak ada yang mampu membeli. Disinilah dibutuhkan suasana ‘gotong-royong’ di antara rakyat. Jika anda sakit dan tidak mampu bayar layanan kesehatan, seharusnya tetanggamu, temanmu, kakak, dan adikmu, gurumu, pembantumu semuanya urunan membiayai kebutuhanmu di bidang kesehatan, melalui sistem asuransi.” Lanjutnya.

Tentang pertanyaan apakah pembiayaan sistem asuransi itu hingga sembuh, dan bagaimana dengan semacam pengelompokan penyakit yang sudah ditentukan besaran biaya perawatannya, Amin menerangkan,

“Sembuh atau tidak, kalau sudah habis ‘jatah biaya yang di-cover pihak asuransi’, ya sudah. Terserah rumah sakit atau dokter yang merawat; mau dirawat terus atau bagaimana. Yang pasti adalah obat dan alat kesehatan yang over poduksi tadi sudah terjual. Mau anda sembuh atau belum sembuh, ya I don't care.”

Sistem sebagaimana asuransi telah ditawarkan kepada pemerintah dan mewujud dalam layanan seperti BPJS. Dibuatlah regulasi; semua rakyat harus ikut dalam suasana ‘gotong-royong’, sebagaimana yang disebut Amin.
“Kalau gak ikut, awas kalau sampai ngurus SIM, IMB dll, gak bakal dilayani.” Ujar Amin.

Padahal, sebagaimana banyak dilansir di berbagai media, iuran dari rakyat belum optimal karena rakyat merasa dengan adanya BPJS pemerintah lepas tangan dari kesehatan mereka, sementara biaya operasional perusahaan asuransi harus jalan terus.

“Peserta yang sakit berat dan berbiaya mahal banyak yang harus ditanggung. Ya, defisit deh. Apakah pailit, sehingga para kapitalis produsen obat dan alkes jadi terancam gak ada yang beli? Tenang saja, perusahaan asuransi tak dapat dipailitkan, kok. Artinya mungkin akan ada dana talangan dari pemerintah. Jadi sebenarnya atau seharusnya bagaimana?” Tanya Amin retoris menutup penuturannya.[ard]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox