Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 15 Juli 2017

Yes, Perppu No 2/2017 Ditolak Massal [Disertai Dokumentasi]



Oleh Kurdi At Tubany (Pengkaji di Bumi Wali Institute)

Belum genap seminggu, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan akhirnya menuai penolakan massif dari publik. Perppu yang ditandatangani pada hari senin, 10 Juli 2017 itu di tolak oleh tidak hanya kalangan Islam politik tapi hamper semua elemen masyarakat baik kalangan yang mengidentifikasi diri sebagai kalangan Islam politik, maupun nasionalis bahkan orang biasa sekalipun.

Penerbitan Perppu ini akhirnya justru mengumpulkan orang-orang atau pihak-pihak yang awalnya “setuju” dengan perlakuan pemerintah terhadap ormas Islam, menjadi kini bersama-sama kekuatan ummat Islam untuk melawan perppu ini.

Dalam data yang penulis dapatkan tercatat ada lembaga semisal YLBHI, Imparsial, Kontras, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang secara jelas memberikan pernyataan penolakan. Hanya meninggalkan nama Setara Institute yang dikomandani Hendardi saja sebagai nama yang cukup dikenal public sebagai pendukung Perppu. Walau nama Hendardi dengan setara institute memang sejak awal dikenal sebagai “die hard” pemerintah. Dari kalangan tokoh masyarakat, ulama jauh lebih banyak dan massif.

Berbagai polling di twitter yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa mayoritas menolak penerbitan Perppu ini. Dan lebih jelas lagi, polling twitter yang dilakukan bahkan oleh yang teridentifikasi sebagai die hard rezim seperti kanal berita satu, metro TV dll pun juga menggambarkan penolakan yang massif.

Tentu penolakan massif ini bukan tanpa alasan, yang menjadi salah satu concern adalah pasal 59 ayat 4 huruf C.
--
Dalam Pasal 59 ayat 4 huruf C dikatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Hal ini dijelaskan dalam penjelasanya :
Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
--
Disinilah poin mendasar dimana sangat dimungkinkan terjadinya abuse of power oleh  rezim yang berkuasa. Akhirnya potensi kritisisme rakyat dengan mudah dibungkam dengan dalih anti pancasila. Anti Pancasila menjelma menjadi semacam tuduhan subversif ala orba. Bahkan menurut prof. Yusril Ihza Mahendra, Perppu ini bahkan merupakan kekejaman rezim yang paling kejam dibandingkan dengan masa orde baru dan orde lama. Ngerii.

Karenanya, tentu bagi siapapun anak bangsa hari ini yang belum bersuara, bersuara lah, TOLAK PERPPU 2/2017 pintu gerbang kediktatoran sipil oleh orang yang bertampang lugu ini. Bagi anak bangsa yang hari ini mendukung bertaubatlah, sebelum semuanya terlambat. Saatnya instrospeksi dan taubat massal.

berikut beberapa dokumentasi yang redaksi kumpulkan :












[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox