Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 14 Juli 2017

Tsaqofah Center Al-Mumtaz Nyatakan Sikap Tolak Perppu Pembubaran Ormas



Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada Rabu (12/07). Perppu ini sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam waktu singkat, perppu ini telah menjadi kontroversi di masyarakat. Perppu yang mempersingkat proses pembubaran ormas ini pun menuai penolakan dari berbagai pihak, baik dari kalangan elit politik, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum. Tidak hanya di ibukota negara, berbagai tanggapan juga disampaikan dari berbagai kota tidak terkecuali Jember.
Salah satunya datang dari komunitas kepemudaan yang berfokus pada pengkajian ilmu-ilmu Islam, Tsaqofah Center al-Mumtaz (TCM). Komunitas yang terdiri atas para mahasiswa aktivis Jember itu dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap perppu tersebut. Imam Nur Maliki, S.T., penanggung jawab TCM mengatakan, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan sikap pemerintah yang sangat gegabah dan sewenang-wenang bahkan dapat melanggar hukum lantaran prosedur yang diambil pemerintah cenderung tidak sesuai dengan konstitusi sebab tidak ada kondisi yang memaksa untuk dikeluarkannya perppu tersebut.

“Dihilangkannya proses pengadilan terlebih dahulu dalam proses pembubaran ormas (pasal 61) merupakan keputusan sepihak dari pemerintah yang sewenang-wenang,” ungkapnya. Berdasarkan substansinya, lanjut Malik, keputusan itu menandakan bahwa dalam perppu tersebut telah terbukti rezim hari ini anti-Islam dan otoriter.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menolak perppu ini karena hal itu akan menjadi langkah awal pemerintah untuk bertindak otoriter kepada setiap ormas yang tidak sependapat dengan kebijakan mereka meskipun kebijakan itu menzalimi rakyat.
Jika hal ini dibiarkan, lanjut Malik, perppu ini bisa menjadi senjata rezim untuk membatasi umat Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, sekaligus menjadi alat untuk mengkriminalisasikan ajaran Islam,” tegasnya.


“Kita harus sampaikan kepada umat Islam, bahwa perppu ini berpotensi menjadi kebijakan yang zalim khususnya pada ormas-ormas Islam di kemudian hari,” tutupnya. (Esp/Sts)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox