Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 19 Juli 2017

Setya Novanto Jadi Tersangka Korupsi, CAF: ini Bukti Bobroknya Sistem Politik Indonesia



Pojok-Aktivis.com - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (SN) diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ketua KPK Agus Raharjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017) mengatakan, "KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka."

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Novanto juga disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Menurut pengamat, kasus ini adalah potret buruk dari perilaku berpolitik para pejabat. Direktur Civilization Analysis Forum (CAF) sangat miris dengan iklim berpolitik di negeri ini.

"Bagaimana mungkin seorang Ketua Umum Partai Politik besar yang sekaligus menjadi Ketua DPR adalah seorang tersangka korupsi. Meski belum terbukti, namun perjalanan KPK dalam menersangkakan orang hampir semuanya akan berakhir di penjara. Artinya saudara SN ini menambah luka dan miris bagi dunia politik di negeri ini jika benar-benar terbukti," ungkapnya kepada redaksi Pojok-Aktivis, Selasa 18/7/2017.

Kasus korupsi e-ktp dinilai sangat memprihatinkan dikarenakan dugaan keterlibatan banyak pejabat, khususnya oknum anggota-anggota DPR. Sehingga kasus ini kembali mencoreng citra lembaga wakil rakyat dan proses pencegahan korupsi di negeri ini. Melihat ini, Peneliti sekaligus Analis di CAF, Bambang Pranoto Bayu Aji mengungkapkan bahwa kasus e-ktp ini menjelaskan kepada masyarakat jika ada masalah serius dalam sistem politik di Indonesia.

"Kasus e-ktp ini sebenarnya adalah potret nyata untum masyarakat, jika ada masalah besar dan serius yang sedang dihadapi oleh sistem politik di Indonesia. Sehingga persoalan korupsi tidak hanya disebabkan pada moral-moral korup pejabatnya," ujarnya saat dihubungi Pojok-Aktivis pada Selasa, 18/7/2017.

Menambahi apa yang disampaikan Bambang, Peneliti dan Analis lain dari CAF juga mengungkapkan bahwa menyelesaikan persoalan korupsi tidak cukup dengan pergantian pejabat. Harus ada perubahan pada sistem politik yang berlaku sekarang, yaitu demokrasi.

Muhammad Alauddin Azzam, Peneliti dan Analis CAF mengatakan, "Korupsi adalah budaya laten yang belum hilang, meski sudah puluhan tahun negeri ini merdeka. Lembaga khusus pemberantasan korupsi pun sudah dibentuk lama, namun nyatanya korupsi terlihat kian menyedihkan. Oleh karena itu menurut kajian kami, menyelesaikan korupsi, juga harus dengan mengubah paradigma dalam berpolitik. Hal ini disebabkan sistem politik demokrasi memberikan ruang lebar bagi maraknya praktik-praktik korupsi." [as]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox