Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 11 Juli 2017

Salah Satu Bentuk Sikap Represif & Kedzaliman Penguasa

ilustrasi


1]. Diduga disalah satu daerah mengeluarkan surat himbauan yang pada pokoknya melakukan pelarangan segala bentuk kegiatan dan aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

2]. Surat Himbauan tersebut berdasarkan diduga Telegram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 220/2194/SJ Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pembekuan Segala Bentuk Kegiatan dan Aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

3]. Saya menilai bahwa Telegram yang diduga dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  tidak memiliki LANDASAN HUKUM YANG KUAT. Maka dengan sendirinya Surat Himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (berdasarkan nomor 1) yang merujuk pada Telegram tersebut juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

4]. Surat Edaran Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia belum pernah termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan. Hal itu diakibatkan oleh adanya perdebatan mengenai surat edaran menteri tersebut, apakah surat edaran termasuk dalam kategori mengatur (regeling) atau bersifat penetapan (beschiking).

5] Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan derajat dan hierarki Surat Edaran Menteri, meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI atau DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN.

6]. Berdasarkan nomor 4 dan 5 maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pembekuan dan pelarangan Segala Bentuk Kegiatan dan Aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagaimana yang DIATUR dan DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI yaitu UUD 1945 DAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT.

7]. Saya Tegaskan BAHWA, HTI ITU BELUM DIBUBARKAN DAN SAMPAI HARI INI ORGANISASI HTI ITU TETAP SAH BERDIRI DAN LELUASA UNTUK MELAKUKAN SEGALA KEGIATAN DI WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA INI SEPANJANG KEGIATAN-KEGIATAN ITU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM YANG BERLAKU, NORMA-NORMA KESUSILAAN, KEPATUTAN DAN LAIN-LAIN YANG BERLAKU DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT KITA INI.

8]. Kita tahu bahwa keberadaan HTI sebagai sebuah ormas berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan atau Vereeniging adalah organisasi yang sah dan terdaftar resmi sebagai badan hukum di Kementrian Hukum dan HAM, dan ini pelaksaan pasal 28 UUD’45 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pemikiran, lisan dan tulisan dan sebagainya yang diatur undang-undang dan undang-undag yang mengatur itu sudah ada yang berlaku sekarang sebagai hukum positif ialah UU No.17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

9]. Jadi hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi itu dijadikan dasar keberadaan HTI ini dan secara lebih rinci lagi keberadaan mereka diatur oleh UU No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

10]. Dan kalau sudah terdaftar tidak ada lagi istilah-istilah pengawasan dan lain-lain seperti itu pada zaman orde baru dulu pengawasan terhadap ormas dan parpol, normal saja. Jika melakukan pelanggaran silahkan diambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persuasif dan sebagainya.

11] Dan kalau kita membaca pasal 59 dari UU No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, memang ada hal yang dilarang dilakukan oleh ormas antara lain dilarang mengajarkan faham yang bertentangan dengan pancasila, yang penjelasan pasal 59 UU ormas tegas dinyatakan yang dimaksud ajaran dan faham yang bertentangan dengan pancasila itu ialah ajaran-ajaran atheis, ajaran marxis, leninisme, komunisme.

12]. DEMI HUKUM laksanakanlah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum, kekuasaan negara haruslah berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme.

13]. Demikian tanggapan saya.

Wallahualambishawab

Chandra Purna Irawan, MH.
Ketua Eksekutif Nasional
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox