Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 25 Juli 2017

Rakyat Butuh Keadilan Hukum, Bukan Hukum yang Dipermainkan



Oleh.Manshur  Abdillah

Tidak berlebihan jika Asyari Usman wartawan senior, menyebut tgl.19 Juli sebagai “Hari Tersuram Indonesia”.
 Hari dimana Pemerintah RI melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, menyatakan secara sepihak pencabutan SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai ormas dan perkumpulan.HTI-pun terpaksa menerima kedzaliman tersebut dan salutnya kedzaliman tersebut diterimanya dengan lapang dada,secara elegan kantor mereka tutup sendiri segera dan tanpa ada reaksi yang berlebihan apalagi kekerasan.Luar biasa,apakah ini ormas yang selama ini digambarkan radikal dan anti Pancasila?.

Benar adanya, namanya suram beberapa hari kemudian muncul peristiwa demi peristiwa yang kurang menggembirakan bahkan sangat memprihatinkan sekaligus memilukan. DPR yang merupakan wakil rakyat mengambil keputusan yang menciderai hati nurani rakyat,RUU Pemilu PT 20% pun disahkan. Yang mengesahkan tersangka lagi meski status tersebut setiap saat bisa berubah sesuai syahwat kekuasaan.Peristiwa berikutnya adalah masalah "garam" hal yang seharusnya mudah diselesaikan namun menjadi berita nasional.Juga peristiwa peristiwa lainya.

Hukum di negeri ini sepertinya sedang tersandera kekuasaan.Siapapun dan kapanpun bisa secara tiba tiba harus siap berurusan dengan hukum jika berani berseberangan atau melawan kebijakan penguasa. Tidak peduli rakyat biasa,aktifis,tomas,toga,pejabat bahkan ulama' sekalipun.Keputusan hukumpun bisa berubah sewaktu waktu.

Jika melihat kondisi demikian, teringat kembali ringkasan perjalanan hukum anak manusia mulai zaman dahulu kala hingga zaman modern.Tersebutlah dalam riwayat bahwa penetapan hukum zaman nabi Ibrahim adalah dengan api, Orang yang benar ketika tanganya dimasukkan api tidak terbakar,sebaliknya jika salah akan terbakar. Zaman nabi Musa hukum ditentukan pakai tongkat,Orang benar tongkat akan tenang dan tidak bergerak, kebalikanya jika salah tongkat akan bergerak gerak dan tidak tenang. Zaman nabi Sulaiman memakai media angin,tanda orang benar adalah angin mengalir dengan tenang. Tapi orang salah angin akan bertiup kencang,menerbangkan dan menjatuhkanya ke tanah. Zaman raja Dzu al Qarnain hukum menggunakan air.Orang yang benar air akan mengeras saat ia duduk diatasnya. Dan bagi yang salah air akan mencair ketika diduduki. Zaman nabi Dawud hukum menggunakan rantai yang digantungkan. Jika benar orang akan bisa meraihnya, Jika salah orang tidak bisa menjangkau rantai tersebut. Dan zaman nabi Muhammad saw hukum ditegakkan berdasar sumpah atau dengan saksi.

Nah, negeri ini mayoritas dihuni orang yang mengaku sebagai umat nabi Muhammad saw dan penguasanyapun beragama seperti mayoritas rakyat yang dipimpinngnya.Seharusnya hukum yang diberlakukanya berbasis sumpah dan atau dengan saksi. Namun jika mengikuti kasus pembubaran ormas HTI seperti yang dinyatakan jubirnya Ismail Yusanto,"Pancasila itu landasan negara,Sila kedua, adil dan beradab.Tapi,dimana keadilanya saat kami tidak bisa menjelaskan ke Pengadilan?.Dimana adabnya ketika kami tau-tau dibubarkan begitu saja...?".Artinya prinsip sumpah dan atau dengan saksi tidak berlaku. Sekarang HTI yang jadi korban, Adakah jaminan bahwa HTI adalah korban pertama dan terakhir dari hukum ini? Jika tidak, maka rakyat boleh dong berharap atau minimal membandingkan dengan hukum hukum masa lampau tersebut yang sepertinya sangat memuaskan?. Sebab rakyat tidak ingin anak turun kelak mencatat dalam sejarah bahwa kami orang tuanya ini ternyata pernah hidup di zaman tersuram dan tidak pasti dimana hukum "Rimba" yang berlaku, Yang kuat adalah yang menguasai dan menentukan hitam putihnya hukum .
Gimana menurut saudara saudara?[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox