Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 22 Juli 2017

Presidential Threshold 20% Upaya Mengikat Koalisi Istana? Simak Tulisan Cerdas ini



Pojok-Aktivis.com - Tersangkanya Setya Novanto (setnov) itu rupanya tidak serius. KPK dapat di mainkan Istana untuk mengikat golkar agar tidak lari dari kekuatan koalisi hadapi pilpres 2019. Selain Golkar juga PKB, PPP,  "diikat". Ada gelontoran duit Rp 1,5 T terhadap basis tradisional PKB, PPP dgn legalitas partai. Kalau Nasdem dan Hanura tidak mungkin lari koalisi karena mutual simbiosis, politik dan kekuasaan.

Jika analisa di atas benar, maka KPK dapat di peralat oleh Istana adalah suatu perbuatan konyol. Karena KPK sewaktu waktu dapat di jadikan alat politik dan kekuasaan. Apakah karena Istana punya bukti keterlibatan Ketua KPK dalam kasus E-KTP, sehingga Agus disandera Istana dan di paksa lakukan tersangak terhadap Setya Novanto?

Kalau melihat peta pilpres 2014, di mana Golkar, PPP dan PAN berada di kubu Prabowo lalu menyeberang ke kubu Jokowi, karena iming2 kursi dan transaksi2 politik dan kekuasaan lain nya, maka Istana lakukan upaya mengikat ke tiga veteran Prabowo di Pilpres 2014 adalah upaya mengikat ke tiga partai trrsebut. Rupa nya PAN, cerdik, dan tidak terjebak dalam taktik Istana gunakan Threshold 20%.

Pilihan PAN itu sangat beralasan, karena melihat tergerus nya dukungan Publik terhadap Presiden Jokowi  yang tercermin dari kasus Ahok, Perppu Ormas dan perlakuan Rezim terhadap Ulama dan Aktifis, maka pilihan PAN tidak dukung Threshold adalah cerdas.

Sikap PAN itu tidak perlu di tanggapi gusar oleh Presiden Jokowi dan  tidak perlu di ungkap ke Publik. Sebagai Partai, PAN punya Hak Demokrasi dan Konsitusional untuk tidak dukung Threshold. Dan cara Jokowi bicara dukungan PAN sebelum Voting di DPR perlihatkan ke takutan dan tidak matang dalam politik.

Jokowi harus bedakan sebagai Presiden dan bukan sebagai Pimpinan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Sikap Jokowi itu cerminkan tidak paham demokrasi dan tidak paham politik. Dan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan apakah akan menggusur PAN dari Kabinet?

Soal tersangka nya Ketum Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto jelang Paripurna DPR soal Threshold, juga dapat di maknai sebagai upaya Istana tekan Golkar agar tidak lari.

Maka nya meski Setnov (Setya Novanto), tersangka dalam kasus KTP elektronik, Golkar tetap dukung Jokowi pada pilpres 2019. Dukungan Golkar dalam statemen sebelum Paripurna dan Threshold 20% berbuah manis. Nama Novanto tidak masuk dalam tuntutan terhadap para tersangka kasus EKTP dalam persidangan. Padahal ancaman penjara terhadap Novanto seperti yang di umumkan sendirian oleh Ketua KPK, Agus Raharjo adalah seumur hidup.

 Jika upaya Pra Peradilan Novanto atas kasus tersangka diri nya ini, berhasil, maka Novanto akan tetap sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Maka nya, meski Ketum nya tersangka, Golkar tidak lakukan Munaslub untuk pergantian ketum nya. Juga DPR tidak lakukan pergantian pimpinan, karena UU MD3, di mungkinkan tidak akan lakukan pergantian pimpinan nya.

Tapi ada satu hal, melihat penetapan Threshold 20 % oleh DPR untuk Pilpres 2019, bisa sangat tidak menguntungkan bagi Koalisi Istana, karena banyak blunder Pemerintahan Jokowi yang bikin rakyat marah dan kecewa. Heheheh

Depok, 22 Juli 2017

Muslim Arbi, Celoteh Sabtu Pagi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox