Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 12 Juli 2017

Perppu Ormas Membuat Pemerintahan Jokowi kok Terasa Menyebalkan


Direktur Civilization Analysis Forum (CAF) 

Sebagai warga negara saya tidak menginginkan pemerintah memiliki sikap berlebihan dalam bertindak. Apalagi jika kemudian dianggap sampai menghilangkan nalar dalam berfikir serta bersikap. Namun dengan adanya wacana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tentang pembubaran ormas saya berfikir sebaliknya. Saya berpandangan jika pemerintah benar-benar mengeluarkannya, maka bagi saya pemerintahan Jokowi semakin memberikan kesan sangat menyebalkan.

Demikian, saya berani berpendapat demikian karena kebijakan pemerintah tersebut sangatlah berlebihan, tidak menjawab persoalan utama yang sedang dihadapi dan potensi mundurnya nilai-nilai keadilan. Hal ini karena keberadaan ormas-ormas Islam, katakanlah semisal HTI jika dikaji secara mendalam, memiliki substansi perbaikan bagi kehidupan rakyat yang begitu relevan dan menyelesaikan.

Jika dirasa ada pihak yang menganggap HTI bermasalah, termasuk pemerintah. Maka jalan pertama yang harus ditempuh adalah dengan berdialog sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya. Saya memandang HTI sangat sedikit dan bahkan hampir tidak pernah diberikan ruang dialog secara objektif. Justeru faktanya lebih banyak propaganda bersifat negatif kepada HTI yang sering dilakukan banyak pihak, media dan lainnya.

Seandainya pun ada ruang HTI untuk berbicara, isu-isu yang diangkat justeru menyudutkan HTI, ditambah dengan minimnya waktu serta framing yang menunjukkan sikap tendensius. Bukankah ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap nilai dasar dari kebebasan dalam berpendapat. Sehingga saya  bertanya, dimana sesungguhnya letak nilai demokratis dan jargon kebebasan berbicara dan berpendapat bagi kekuatan-kekuatan kritis.

Salah satu persoalan utama negeri ini adalah tercabutnya rasa keadilan dalam segala sektor, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Namun pemerintah justeru bertindak tidak dalam rangka menjawab ini. Adanya PERPPU pembubaran ormas justru adalah langkah mundur pemerintah dan tidak compatible dengan persoalan yang dihadapi.

Sebagai contoh kecil, masyarakat sedang dihadapkan pada kondisi dimana kepercayaan kepada penegakan hukum yang menurun. Dalam sektor politik, kepercayaan masyarakat kepada partai politik juga cenderung menurun dan rendah. Dan jika melihat sektor ekonomi, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang membuat jarak kesenjangan begitu melebar. Belum lagi dalam sektor lain, yang pada intinya pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya. Inilah yang sesungguhnya harus menjadi prioritas utama pemerintah, ketimbang mengeluarkan PERPPU pembubaran ormas.

Pemerintah semestinya berterima kasih kepada ormas-ormas Islam, meski kadangkala banyak kritik dari mereka. Akan tetapi, harus proporsional dalam memaknai sebuah kritik, sebab itulah wujud yang senyatanya dari kepedulian agar negeri ini lebih baik. Saya ambil contoh lagi HTI. Jika dicermati dengan mendalam, saya melihat apa yang menjadi persoalan utama negeri ini dan hendak dicapai justeru sangat terbantu oleh HTI dalam setiap gagasan-gagasan dan kegiatan-kegiatan HTI.

Apa yang selama ini dijalankan oleh HTI, sejalan dengan gagasan agar negeri ini memiliki kesejahteraan, keadilan dan lain sebagainya. HTI juga sesungguhnya turut dalam mencerdaskan negeri ini, dengan interaksinya di tengah-tengah masyarakat. Dan masih sangat banyak peran dari ormas-ornas Islam termasuk HTI dalam rangka agenda menjawab persoalan-persoalan negeri. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa tidak ada pertentangan nyata antara HTI dengan nilai-nilai dari dasar negera ini. Justeru HTI hendak mewujudkan secara nyata nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara bagi setiap masyarakat.

Komnas HAM, melalui Imadudin Rahmat dengan tegas mengatakan bahwa HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. Landasan yuridisnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 59. Menurut beliau, dalam penjelasan pasal tersebut tegas bahwa HTI tidak bertentangan dengan pancasila. Peran HTI sangatlah besar dalam mencerdaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab HTI adalah organisasi yang hendak memperbaiki tatanan ekonomi, politik, hukum, kehidupan sosial-kemasyarakatan dan seluruh bidang di negeri ini yang secara nyata memang mempunyai banyak masalah.

Sehingga jika ada upaya dari rezim untuk membungkam kekuatan kritis dari elemen masyarakat, dengan adanya PERPPU ini. Masyarakat akan melihat pemerintah cenderung ingin kembali ke zaman otoritarian dan begitu represif kepada lawan-lawan dari kepentingan politiknya. Maka jika hal tersebut terjadi, alih-alih keadilan bagi masyarakat bisa terwujud, justeru pemerintah sendiri berlaku semena-mena. Sebab hadirnya kekuatan-kekuatan kritis menjadi wadah dan harapan masyarakat memperjuangkan keadilan untuk mereka.

Jangan sampai pemerintahan ini dikendalikan oleh rezim yang anti kritik padahal mereka belum berbuat untuk keadilan bagi rakyatnya. Tentu semua tidak menginginkan rezim pemerintahan yang berjalan mendapat stigma rezim panik, takut, represif, otoriter, kebal kritik dan sebagainya. Maka jika PERPPU tentang pembubaran ormas ini benar-benar ada, pemerintahan Jokowi benar-benar terasa semakin menyebalkan.[]

Jogja, 12 Juli 2017

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox