Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 21 Juli 2017

Perppu Ormas Bungkam Oposisi Non Parlemen, Presidential Treshold Bungkam Oposisi Parlemen. Rezim Diktator !!



PRESIDENTIAL TRESHOLD: KEDIKTATORAN REZIM YANG KEDUA!


Kemarin (baca: semalam), 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Publik telah melihat gelagat ini jauh sebelum keputusan ini dipermaklumkan.

Setelah sukses membungkam oposisi non parlemen melalui Perppu No. 02/2017, rezim lagi-lagi menangguk prestasi kedua: Membungkam Oposisi Intra Parlemen.

Tidak berfaedah sedikitpun secara hukum, aksi walkout sebagian anggota DPR, secara hukum dan konstitusi UU pemilu Sah dan dapat diperlakukan setelah pengundangan dalam lembaran negara.

Peristiwa ini menambah deretan panjang rezim anti musyawarah, rezim yang selalu menggunakan kuasa dan kewenangan diatas nalar dan logika sehat, berjalan menyimpangi rel aspirasi rakyat.

Dalam konteks diktator konstitusional (meminjam istilah yang dipopulerkan Bung Chandra Purna Irawan, Ketua Eksekutif KSHUMI), Rezim telah kembali mentasbihkan dirinya sebagai seorang Diktator Tulen, yang bersembunyi dibalik konstitusi dan hukum.

Bedanya, pada kasus Perppu kediktatoran dijalankan rezim secara otoritatif setelah para sengkuni istana melafadzkan bisikan-bisikan kesesatan untuk membubarkan ormas Islam yang kontra kebijakan Dzalim Rezim. Sementara pada kasus presidential treshold, Koalisi Kurawa dijadikan sarana rezim untuk menggolkan UU pemilu.

Partai-partai dan politisi, ramai akan mengajukan yudicial review atas UU pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Presidential treshold dalam pemilu serentak dipandang bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat (2) jo. 22E ayat (3) UU 1945.

Pilihan Yudisial Review adalah langkah hukum yang disediakan konstitusi. Saya tidak menolak langkah ini, meskipun tidak secara penuh untuk mendukungnya kecuali ada langkah paralel yang harus ditempuh rakyat.

Pilihan politik yang perlu simultan dilakukan adalah melakukan Sosial Review. Perlu ada gerakan publik untuk mendelegitimir isu Presidential treshold.

Isu ini jika terus menggelinding akan berimplikasi pada dua hal. Pertama isu ini akan memberi dukungan moril kepada hakim MK agar memutus perkara JR secara objektif. Mengingat, kubu Koalisi Kurawa pasti akan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk mengintervensi putusan MK.

Kedua, isu ini akan menggerus elektabilitas Calon Presiden Diktator yang menggunakan Matras 20% Presidential Treshold. Bahkan, pada tahap sampai kemenangan kembali diraih Presiden diktator, maka rakyat akan menarik mandat dan memaklumkan pembangkangan publik pada rezim bengis dan diktator.

Kediktatoran ini harus dihentikan, kedzaliman ini harus dihentikan, rezim bengis yang bersembunyi dibalik ^"Topeng Wajah Ndeso"* harus dijauhkan dari singgasana kekuasaan.

Rakyat telah mengindera dan dengan jelas merasakan kedzaliman yang ditimbulkan. Listrik naik, utang menggunung, PHK dimana-mana, kejahatan merajalela, saksi dibacok, penyidik disiram air keras, Penista agama menjadi lazim dan biasa, aset digadaikan, tambang diserahkan asing, ulama dikriminalkan, ajaran Islam dan simbolnya dihinakan, ormas Islam dibenturkan, kurang apa lagi ?

Apakah masih harus menunggu jatuhnya korban secara massif seperti pada peristiwa 1965?



Dipan Kesederhanaan, ditemani Kopi Kapal Api Nikmat dan Kerupuk Selondok, 21 Juli 2017.


Nasrudin Joha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox