Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 12 Juli 2017

PERPPU ORMAS, Bentuk Ketidakkonsistenan Negara dalam Menyelesaikan Masalah


Oleh MA Munif ( Peminat Kajian Hukum dan Kemanusiaan)

            Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membubarkan ormas radikal yang dianggap anti pancasila. Pemerintah beranggapan UUD keormasan di rasa belum cukup. Pemburan ormas HTI jelas melanggar undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Sebenarnya pembubaran ormas harus didahului putusan pengadilan. Pemerintah tidak boleh mengambil putusan secara sepihak dalam pembubaran parpol atau ormas tententu. Anomali politik dari abuse of power.

            Banyak pengamat maupun pakar mempridiksi bahwa pemerintah jelas akan kalah jika memakai mekanisme  pengadilan. Kekalahan ini jelas nampak karena beberpa tahapan mekanisme pemburan ormas belum pernah dilakukan pemerintah sama sekali. Mekanisme ini diatur dalam undang-undang ORMAS. Sanksi pembubaran ORMAS diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 82 UU Ormas. Pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanski administratif. Bentuknya tiga kali peringatan tertulis. Pasal 64, jika surat peringatan ketiga tidak digubris, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan. Tidak ada satupun tahapan yang dilakukan pemerintah dalam hal tersebut.

Tak Konsisten

            Layaknya dalam persilatan, jurus dewa mabuk digunakan penguasa untuk menggebuk ORMAS yang dianggap bertentangan dengan keinginannya. Kesan inilah yang sekarang nampak. Penggunaan Perppu terkesan dipaksakan karena menurut UUD 1945 pasal 22 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalam kondisi sekarang tidak ada satupun indikasi yang mengarah indonesia dalam keadaan genting, tapi kondisi yang dipaksa dan diada-adakan oleh pemerintah.

            Penerbitan perppu berimplikasi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hukum di Indonesia,
pertama : ketidakpastian hukum, karena ada kesan pemaksaan pengalihan  dari kewenangan pengadilan sebagai  lembaga peradilan kepada kewenangan pemerintah.

Kedua , akan mengarahi kediktatoran gaya baru oleh pemerintah. Mengapa begitu dzalim pada rakyatnya sendiri? Bukankah mereka mengklaim sebagai pelindung rakyat?

Ketiga , semangat reformasi yang di tandai kebebaaan berserikat dan beekumpul yang dijamin oleh UUD 45 akan dibonsai oleh perppu tersebut, ke empat, subyektifitasnya penafsiran akan di kawatirkan melakukan penyalagunaan kekuasan yang berpretensi untuk melakukan pembungkaman terhadap lawan-lawan politik yang bersebebrangan dengan pemerintah.


            Subyektifitas pemerintah untuk menilai kelompok   yang  kritis dan tidak sejalan dengan pemerintah dengan cap anti pancasila seolah memberikan legitimasi pemerintah untuk membungkam, membubarkan atau bahkan mengkriminalisasi tokoh-tokohnya. Ini berbahaya sekali bagi keselamatan berbangsa dan bernegara.  Sebenarnya Perppu ini tidak hanya akan tertuju pada HTI, tapi akan berlaku pada semunya yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah.

            HTI sampai pada hari ini menolak tudingan yang di alamakan padanya, HTI adalah organisasi legal dan berbadan hukum perkumpulan. Tidak ada alasan sedikitpun pemerintah untuk membubarkan HTI atas tuduhan itu semua. Sedangkan Khilafah menurut HTI adalah ajaran islam, sama dengan ajaran sholat, puasa, perbankan syariah, riba itu haram dan termasuk di dalamnya bab khilafah. Yang di lakukan  HTI itu adalah dakwah Islam, maka kenapa dianggap anti pancasila, apakah islam bertentangan dengan pancasila? Ini adalah jurus mabuk untuk membungkan Islam. Akankah peristiwa ini membuktikan kekalahan intelektual mereka dalam berbangsa dan bernegara? Janganlah berbuat gaduh dengan isu mengancam ORMAS dan aktivis keadilan.[]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox