Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 13 Juli 2017

Perppu "Anti Umat Islam dan Anti Islam" ?



Oleh Landung Prakoso - Pemerhati Sosial Politik

Benarkah akhirnya diumumkanya Perppu Ormas "Anti Islam dan Pejuang Islam" ? di era rezim Jokowi. Setelah lama UU Subversif tidak berlaku lagi sejak jaman orba. Di tengah dihapuskannya perda syariah, dibongkarnya 164 masjid untuk pembangunan infrastruktur, kontroversi motif pembancokan Hermansyah ahli IT ITB, penangkapan aktifis dan ulama, kriminalisasi ulama dan tokoh, mega korupsi dan masifnya neo liberalisme dan neo imperialisme. Meski penolakan dan tanda tanya besar keberadaannya datang dari berbagai pihak dan dari berbagai penjuru tanah air. Seolah mengindikasikan begitu arogan dan represifnya kekuatan rezim yang didukung oleh kelompok liberal, munafik, sekuler, syiah, komunis, ateis, kafir dan kelompok-kelompok lain yang sangat menginginkan keberlangsungan kepentingan asing dan aseng bercokol.

Keberadaan Perppu ini telah menafikkan keberadaan UU Ormas No 17 tahun 2013 dan UUD 1945. Sekalipun tidak secara subtansi tekstual disebut kelompok-kelompok islam dan ajaran islam yang dijadikan sasaran bidik namun seolah mengindikasikan secara kuat sikap permusuhan terhadap kelompok islam dan islam yang dianggap sebagai biang kekalahan politik Pilkada DKI dan Pilkada 2017 di berbagai daerah. Termasuk antisipasi kekalahan politik pada momentum politik 2019. Inilah hakekat daripada dikeluarkannya Perppu yang menggunakan logika hukum melompat. Meski dinetralisir dengan pernyataan bukan untuk mendiskreditkan ormas islam.

Begitu yakinnya rezim ini mengumumkannya, secara gestuur politik di antara faktornya adalah adanya sosok yang berani pasang badan dan mengklaim sebagai representasi ormas islam terbesar tetapi menyisakan pertanyaan di internal kelompok tersebut keterkaitannya dengan syiah. Dan belakangan sudah sedemikian jauh masuk ke dalam berbagai dukungan manuver politik yang sebetulnya harus dijaga keberpihakannya dari dukungan politik tertentu. Fakta politik kekinian menunjukkan bahwa ormas ini telah sedemikian rupa dimainkan oleh kepentingan politik sang elit politik. Meski banyak ditentang di kalangan internalnya sendiri. Sikap ini seolah menggambarkan pretensi politik tertentu.

Tidak disebutnya secara definitif dalam Perppu kelompok mana yang akan disasar, secara politis akan berpotensi sebagai bandul untuk menyikat habis ormas-ormas yang berseberangan atau menghambat seluruh agenda politik rezim. Apalagi mengabaikan persetujuan oleh DPR. Dengan menggunakan celah kekosongan hukum berdasarkan atas putusan MK. Konteks timing keluarnya Perppu dalam kondisi peta politik kekinian sulit untuk bisa menutupi dari kesan menjadi bagian dari rangkaian suksesi politik 2019. Disinilah obyektifitas penetapan hukumnya sangat patut dipertanyakan. Apalagi ada perluasan paham bukan saja tiga paham sebagaimana dalam UU Ormas No 17 tahun 2013 yakni ateisme, komunisme dan leninisme. Tetapi tidak berani menyebut secara terang-terangan paham apa yang dimaksud. Ini akan berpotensi memunculkan multitafsir yang bias atas paham yang diklaim sebagai anti Pancasila dan UUD 1945. Sementara ormas-ormas yang jelas-jelas berpaham ateisme dan komunisme bahkan kebijakan publik oleh penguasa yang berpotensi menyebarkan paham tersebut tidak ada kejelasan law of enforcement nya. Ini jelas-jelas berpotensi menjadi standart ganda sesuai dengan arah keinginan dan kepentingan rezim. Apakah kelompok-kelompok islam yang berada di balik aksi-aksi bela islam yang dimaksud. Dan apakah  ajaran islam yang dimaksud jika kita melihat begitu masifnya stigma terhadap ajaran islam melalui peristiwa terorisme. Akan bisa dibaca secara mudah jika yang dimaksud bukanlah paham yang sebagaimana dulu tercantum dalam UU Ormas yakni liberalisme dan sekulerisme. Karena jika ini yang dimaksud maka sama halnya sebagai "bunuh diri politis rezim".

Kuatnya kesan itu sangat terlihat dari sasarannya yang bukan dari kelompok islam dan di luar ajaran islam. Termasuk dalam pilihan kata kelompok radikal dan ajaran radikal sengaja sebagai legimasi. Kampanye stigmatisasi kelompok islam belakangan melalui ISIS dan isu Wahabi yang secara intens dikawal. Dan pengarustamakan kampanye islam moderat sebagai antitesa dari islam radikal.  Patut diduga adanya upaya membangun konstruksi pengelolaan opini yang memperkuat hadirnya Perppu yang berpotensi memecah umat islam sekaligus mendikotomi ajaran islam dengan pola adu domba. Keberadaan Perppu yang miskin argumentasi uji publik dan muncul pada timing politik menjelang Pilpres 2019 layak dipertanyakan obyektifitasnya. Kita akan melihat kelompok-kelompok mana yang akan menjadi korban Perppu ini. Dan mestinya bisa menjadi perenungan bagi berbagai elemen untuk menyikapi Perppu yang sarat bermuatan politis ketimbang berorientasi hukum. Allahu a'lam bis showab. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox