Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 17 Juli 2017

Pak Jokowi, Tirulah Stategi Pembangunan dalam Khilafah



Oleh: Mashari AH (Relawan di Lingkar Opini Rakyat)

Pojok-Aktivis.com - Pemerintah berencana akan menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu dari 6 (enam) kebijakan strategis belanja negara yang diadopsi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

Dalam Rapat Panipurna DPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI di Jakarta, Selasa (16/08/2016) yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangan bahwa salah satu kebijakan strategis belanja negara adalah meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah.“Pemerintah akan meningkatkan belanja pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan,” kata Presiden. Pembangunan infrastruktur juga bakal mencakup sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi kereta api, dan penciptaan sawah baru.

 Mengandalkan Hutang

Pembangunan berbagai infrastruktur tentu sebuah kebijakan yang perlu diapresiasi, karena dengan semakin majunya pembangunan infrastruktur akan semakin memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Akan tetapi jika strategi yang digunakan tidak tepat, malah akan membuat negeri ini terperosok ke dalam masalah yang lebih dalam lagi.

Menurut Bambang PS. Brodjonegoro, nilai investasi sebesar Rp 4.000 triliun tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebesar Rp 2.667 triliun atau sekitar 2/3 dari total kebutuhan investasi Rp 4.000 triliun. Sementara itu, pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp 4.000 triliun tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa pemerintah akan menambah hutang untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Dia beralasan bahwa rasio hutang terhadap PDB negara kita masih rendah, termasuk salah satu yang paling rendah di dunia. Dia juga menjelaskan jika kita ingin di posisi aman (tidak menambah hutang) maka kita tidak bisa membangun banyak insfrastruktur.

baca juga: Masuk Akal!! Ini Komentar Ahmad Dhani soal Radikal

Akibat kebijakan tersebut hutang negara kita menjadi semakin bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi hutang Indonesia per Mei 2017 berjumlah Rp 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, hutang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan dengan posisi per April tahun ini yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan hutang hanya akan membuat negeri ini semakin dikuasai oleh pihak asing. Hutang selalu digunakan oleh negara-negara kapitalis sebagai alat penjajahan dengan kedok membantu negara-negara bekas jajahannya untuk membangun perekonomian negara-negara tersebut. Akibatnya tentu saja negeri ini tidak akan pernah lepas dari penjajahan.

Paradigma Salah Model Pembangunan

Ideologi sekulerisme-kapitalisme memiliki tolok ukur dasar yang digunakan dalam setiap kebijakannya, yaitu asas kemanfaatan atau keuntungan. Ide ini yang membuat para pelaksana negara kapitalis selalu mengambil kebijakannya berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan dalam permbangunan infrastruktur di negara kita.

Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah lebih menggenjot infrastruktur ketimbang yang lain. Pasalnya, infrastruktur akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertama, pemerintah melihat investor saat ini mulai berpikir, bila investasi pada sektor produksi, akan dibawa ke mana hasilnya. Di mana kondisi sekarang perekonomian dalam negeri ataupun global sedang kurang baik saat ini. Karena itu, pemerintah memutuskan, investasi yang bisa dimasuki bagi para investor saat ini adalah sektor infrastruktur.

Kedua, seiring banyaknya pembangunan proyek-proyek prioritas pemerintah, pemerintah berpikir infrastruktur menjadi investasi yang mempermudah orang untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Artinya, siapapun bisa dengan mudah membangun investasi sendiri ataupun bekerja sama dengan pemerintah.

Paradigma salah inilah yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak berkorelasi positif dengan peningkatan ekonomi rakyat. Pembangunan yang bersifat materi bangunan ini, seolah melupakan pembangunan Sumber Daya Manusia. Di sisi lain, dana hutang untuk pembangunan sering hilang dan dikorupsi dalam jumlah besar. Ujungnya rakyat yang harus menanggung beban berat pembayaran hutang. Tidakkah ini pernah terfikir oleh pemerintah?

Tirulah Khilafah

Islam dengan institusi Khilafahnya akan membangun berbagai infrastruktur demi melayani dan memudahkan urusan rakyat. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, terminal, pelabuhan dan lain sebagainya dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan rakyat. Negara juga akan berusaha membangun infrastruktur dengan dana mandiri tanpa membebani rakyat, apalagi mengandalkan dana dari utang luar negeri.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh negara Khilafah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Pertama, tentu Khilafah bisa membangun infrastruktur dengan dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeserpun dana masyarakat. Apakah itu mungkin? Tentu, sangat mungkin. Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah Khilafah di masa lalu, baik di zaman Khulafa’ Rasyidin, Umayyah, ‘Abbasiyyah hingga ‘Utsmaniyyah. Contoh mutakhir adalah proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam hingga Istambul.

Proyek ini dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II hanya dalam waktu 2 tahun. Bukti peninggalan ini masih bisa dilihat di Madinah. Bahkan, hebatnya Sultan Abdul Hamid II membangunnya dengan dana pribadinya.

Kedua, jika Baitul Mal tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain, maka dalam hal ini harus dilihat dulu.  Jika proyek infrastruktur tersebut memang vital, dalam kondisi seperti ini negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup, maka kaum Muslim, laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Pada saat yang sama negara bisa mengajukan fasilitas kredit, baik kepada negara maupun perusahaan asing tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayarnya dengan cash keras, setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul. Namun, kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat terdesak. Meski kemungkinan ini sangat kecil, mengingat sumber kekayaan negara Khilafah yang membentang di 2/3 dunia sangat-sangat fantastis dan luar biasa.

Adapun jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital, maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit, termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek ini.

Alhasil, dengan strategi tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara Khilafah dengan gratis tanpa harus dibebani dengan pajak yang tinggi seperti yang kita alami sekarang ini. Negara juga tidak akan menanggung hutang yang membuatnya terjajah oleh negara-negara kapitalis. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox