Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 11 Juli 2017

Menyoroti Hubungan Bilateral As-Indonesia : Analisis PT Freeport, OPM, Dan Counter-Terrorism Policy


Muhammad Alauddin Azzam
Peneliti di Civilization Analysis Forum (CAF)

'Kemesraan' petinggi negara Indonesia dan Amerika Serikat tidak bisa dipungkiri lagi.
Kunjungan demi kunjungan, forum demi forum, rundingan demi rundingan, dan sebagainya terus dilakukan oleh kedua negara ini. Kedekatan keduanya menjadi hal yang tepat bilamana dikaitkan dengan rencana kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk 'lebih dekat' dengan hubungan bilateral terhadap Indonesia. Maka dari itu 'meeting' bersama Indonesia akan terus diagendakan. Mungkin saja agenda 'Ngopi bareng' Mantan Presiden AS, Barrack Obama bersama Jokowi ditengah hujan di Kebun Raya Bogor beberapa waktu lalu menjadi bagian dari hubungan erat ini bukan ?

Sekarang saya ingin 'flash back' tentang agenda-agenda hubungan Amerika Serikat belakangan yang massif dengan Indonesia. Ambillah jangka waktu awal tahun ini. Terhitung sudah 4 kali Indonesia bertemu dengan AS. Agendanya beragam. Pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, Indonesia sudah mengikuti agenda-agenda yang melibatkan AS dengan presiden barunya. Seperti agenda Arab-America-Islam Summit, kunjungan Mike Peance ke Indonesia, 'mudik' Mantan Presiden AS, Barrack Obama ke Indonesia (saya masukkan meskipun bukan kunjungan resmi negara. Kehadiran Obama masih layaknya kehadiran presiden resmi negara. Terlebih masih ada diskusi dan obrolan 'renyah' dengan pejabat negara), dan rencana pertemuan dengan Trump dalam waktu dekat ini. Kebijakan-kebijakan Trump yang proteksionisme sangat cocok dengan gaya hubungan bilateral. Hubungan khusus dengan negara yang menjadi mitra menjadi sinyal kedua negara ini akan terus 'mesra'. Bagaimana dampak selanjutnya ? Mungkin kita sudah bisa merasakan.

Nampaknya hubungan bilateral tidak lepas kaitannya dengan keberadaan PT Freeport di tanah air. Kini, netizen cukup dikagetkan dengan beredarnya berita mengenai perihal perpanjangan kontrak PT Freeport oleh pemerintah. Lalu beredar berita klarifikasi yang dikeluarkan oleh menteri ESDM mengenai isu berita perpanjangan kontrak tersebut. Isi dari klarifikasi menyatakan bahwa berita perpanjangan itu tidak benar dan pemerintah belum mengambil sikap tentang perpanjangan kontrak PT. Freeport sampai dengan 2041. Saya melihat ada keanehan tentang ini. Seakan ada opini baru yang dibuat oleh media dan pemerintah. Pada akhirnya membuat rakyat bingung dengan adanya ketidakpastian ini. Apalagi bila nantinya kontrak tetap diperpanjang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi.

Adanya polemik PT Freeport yang telah diperbincangan banyak pihak, bahkan bukan hanya akhir-akhir ini saja, namun sejak dulu rezim Pak Harto terkait polemik ini masih terus menjadi perbincangan. Hingga kini, PT Freeport masih terus mendapatkan keleluasaan. Masih ingat kita dengan 'drama' Papa Minta Saham akhir tahun 2015 yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Belum lagi, kedatangan Jim Bob, Bos PT Freeport yang meluncur dengan jet pribadinya dari Phoenix, AS menuju Indonesia untuk bertemu dengan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, juga menjadi berita menghebohkan. Isu PT Freeport juga sempat naik ketika bulan Februari - Maret tentang isu ekspor konsentrat. Kedatangan wakil presiden terpilih, Mike Peance, disinyalir membahas tentang PT Freeport ketika beberapa waktu sebelum lepas landas menggunakan pesawat kembali ke AS. Seterusnya berbagai forum akan terus diadakan bersama stakeholder AS hingga bisa sangat dimungkinan isu ini akan terus diperbincangkan terkait hubungan bilateral AS-Indonesia.

Adanya isu Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dikabarkan akan tetap 'cinta' NKRI juga muncul. Namun, saya justru bertanya-tanya mengapa tidak dari dulu saja mereka OPM tidak ingin lepas dari Indonesia dan media lansung meliput lalu mempublikasikannya ? Mengapa harus sekarang ini di saat isu PT Freeport sedang booming kembali ? Apa ini ada kaitannya dengan isu PT Freeport ? Bisa jadi.

Adapun isu counter-terrorism yang akan menjadi topik yang dibahas oleh Jokowi dengan Trump dalam pertemuan dekat ini semakin pula mem-'pertajam' analisa kita tentang fakta dibalik hubungan bilateral yang dibangun. Isu Kontra-Terorisme adalah pembahasan yang hangat belakangan ini mengingat pasca aksi teror yang menimpa anggota Brimob di Masjid Fatahellah dekat Mabes Polri ba'da 30 juni kemarin. Dengan adanya pembahasan CT, ke depannya memungkinkan adanya policy atau kebijakan terbaru tentang kontra terorisme. Teroris dan terorisme akan menjadi common enemy atau musuh bersama bagi hubungan bilateral AS-Indonesia. Dan kepentingan dagang akan menjadi 'perekat' hubungan ini untuk seterusnya.

Karena itulah saya melihat rakyat nantinya akan mulai menyadari arah hubungan bilateral AS-Indonesia yang telah dibangun beberapa waktu lalu. Kini, sudah semakin kuat. Saya hanya bisa mengingatkan pemerintah untuk kembali bertanggung jawab mengurusi urusan rakyat dengan sebaik-baiknya. Mau tidak mau, pada akhirnya rakyat akan semakin sadar dan akan berpihak pada kebenaran. Saya rasa kesadaran itu pun sudah mulai muncul, bahkan memuncak. Sekian. []


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox