Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 13 Juli 2017

Menyoal Perppu 2/2017 Ormas yang Mengganjal



Oleh Kurdiy At-Tubany (Pengkaji di Bumi Wali Institute)

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahunn 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terasa lebih kental nuansa politik kekuasaan daripada sikap kenegarawanan.

Tindakan ini lebih terasa nuansa kebencian yang membabi buta daripada bentuk cubitan untuk mengingatkan sebagai bentuk tanggungjawab pengurusan rakyat secara umum. Ibarat hubungan seorang bapak dan anak, maka penerbitan Perppu ini seperti bapak yang memukul anaknya, disaat yang sama menginginkan pukulan tersebut dapat berakibat keburukan terjadi pada anaknya. Harusnya seorang bapak yang baik tentu jikalau anaknya itu terlihat salah, maka kalau memang butuh pukulan, maka tentu bukan pukulan yang menyakiti tetapi pukulan kasih sayang.

 Ada yang menggankjal dalam Perppu ini. Lihatlah di dalam pasal I poin 5. Yang memuat ketentuan perubahan pasal 62 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan terhrlis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

(3) Dalam hal Ormas tidak memahami sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dari poin ini saja kita sudah bisa melihat PERTAMA, adanya niat buruk pemerintah terhadap siapa yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin seorang anak yang tak pernah melakukan kesalahan, karena hanya diduga melakukan kesalahan atau dilaporkan oleh anaknya yang lain anak itu melakukan kesalahan lalu serta merta dipukul sekali itu dengan niatan membunuhnya??

  Bagaimana mungkin misalnya ormas yang tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah mendapat peringatan apapun, lalu tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa ormas ini begini begitu, lalu serta merta diberi peringatan sekali, dan langsung dinyatakan bubar.

KEDUA, pemberian rentang waktu yang pendek yakni 7 hari kerja juga menunjukkan bahwa memang tidak ada niat membuka dialog-diskusi pada ormas yang diduga melanggar.  Ibarat bapak yang dilapori anaknya nakal, sudah tanpa b mau mendengar alas an anaknya langsung saja anaknya dibunuh.

Nasib Peppu 2/2017 akan berakhir tragis, karena multitafsir dan tidak memberikan kenyamanan bagi rakyat. Jelas produk Perppu telah mencederai hirarki hukum di Indonesia. Kalaulah penguasa meminta rakyatnya taat hukum, maka seharusnya penguasa terlebih dahulu memberikan contoh. Jangan anomali begitu!. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox