Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 Juli 2017

Mengapa Mereka Menggoyang Kursi Kuasa?



Oleh: Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

Tobat dan kapok. Begitulah ungkapan pertaubatan dan mengindikasikan kekecewaan pada kepemimpinan Jokowi-JK. Sepanjang sejarah politik Indonesia pasca reformasi, baru kali ini kursi kuasa digoyang berkali-kali. Tampak memang masih kokoh tak tertandingi, namun pada hakikatnya kekuasaan itu sekuat jaring laba-laba. Rapuh dan mudah melepuh untuk akhirnya terlempar keluar.

Siapapun akan memahami bahwa menjadi pemimpin dan penguasa di suatu negara tidaklah mudah. Banyak kepentingan yang harus ditampung dan didengarkan. Belum lagi jutaan rakyat yang menjerit dan meminta kesejahteraan hidup. Jika dilukiskan perasaan rakyat saat ini, tampak rasa kecewa dan ‘gemes’ pada tindak tanduk sang Pemimpin. Di sisi lain, para fans pun seolah menutup mata dan membela. Satu tanya untuk mereka: ‘untuk apa dan mengapa membabi buta mendukungnya?’

Manuver menggoyang kursi kuasa tampak tidak bisa dipungkiri. Gelagat dan gejolak riak-riak rakyat sudah membuncah. Meski demikian, alat-alat negara masih setia melayani, padahal dalam benaknya pun mengalami kebingungan dalam memahami perintah. Untuk itu, beberapa peristiwa ‘tanda menggoyang kuasa’ dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jauhnya Kesejahteraan

Bisa dijamin 100% jika urusan kesejahteraan, jutaan rakyat akan teriak. BBM naik, TDL dicabut subsidi, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, kenaikan angka kemiskinan, kesulitan dalam pemenuhan sandang, pangan, papan, dan lainnya. Untuk urusan kesejahteraan, rakyat tak mau kompromi. Justru kepada penguasa lah, rakyat mengantungkan asa.

Jika hilang asa, maka rakyat akan bergerak sendiri menuntut perubahan dan pergantian. Tampak, penguasa pun membuat alasan yang sulit diterima. Kalaulah alasan itu logis, rakyat tidak lagi bisa diajak kompromi di zaman ini. Karena terusik kesejahteraan hidupnya, maka bisa dipastikan gelombang aksi menuju revolusi tak bisa dihindari. Bukankah sudah banyak yang menuntut Sidang Istimewa dan mendoakan agar kuasa itu segera diakhiri?

2) Manuver Politik

Sejujurnya rakyat Indonesia memang tak suka bicara politik. Sangatlah mudah, kebijakan politik yang lahir rakyat mudah dikelabuhi dan perubahan secara tiba-tiba. Masa arus informasi yang serba on-line belum bisa dimanfaatkan untuk pecerdasan politik.

Gedung dewan rakyat pun riuh terkait keputusan UU PEMILU dan Presidensial Treshold 20%. Oposisi dan koalisi berdebat dan berujung dalam voting. Suatu hal yang bisa ditebak dari politik demokrasi di akhir alotnya tawar-menawar kepentingan.

Di luar gedung, punggawa politik Jendral bertemu merespon kondisi bangsa. Diplomasi nasi goreng ditanggapi hambar sang Presiden. Maklumlah dalam politik demokrasi, manuver politik dibutuhkan dalam menyokong dan menumbangkan kekuasaan. Bisa dibaca jika pertemuan itu pun dalam membicarakan keberlangsungan transisi kuasa dan menyiapkan ‘sang fajar’ baru Indonesia. Bolehlah sang penguasa gagah di depan media seolah tidak ada apa-apa. Padahal dalam lingkaran kuasa, kanan-kirinya membisikan dan merayu mendayu yang membuat sang penguasa pusing kepala. Maju kena, mundur kena. Ya, sudahlah mau bagaimana.

3) Kebijakan yang Tak Bijak

Ramai Perppu 2/2017 tentang ormas, meski kegentingan dan kepentingan itu tak dijelaskan sejelas-jelasnya di depan rakyat. Rakyat masih tanda tanya, betulkah ini proses belajar otoriter dan diktator gaya baru? Begitulah yang disangkakan Fadli Zon menanggapi keputusan ‘tergesa-gesa’ penguasa. Apa daya, HTI korban pertama dan jadi pertanda bagi ormas lainnya.

Rakyat pun bergerak, menolak dan meminta Perppu dicabut. Sang penguasa sebenarnya dag-dig-dug meski meminta korban mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Pada peristiwa ini saja—yang sebelumnya juga didahului dengan pemblokiran situs media islam on-line, membidik ormas anti-pancasila, program kontra radikalisme, dan lainnya—rakyat sudah bisa membaca jika umat Islam dijadikan tersangka dan tertuduh. Belum usai luka itu, kini dana haji coba dinikmati dalam investasi infrastruktur. Satu tanya: ‘Maunya apa sih Anda?’


 Memang masih banyak peristiwa yang begitu mudah menyulut dalam menggoyang kuasa. Tinggal siapa aktor intelektual dalam menggerakan rakyat menuntut perubahan. Di sinilah banyak yang berkepentingan, baik pragmatis atau ideologis.

 Pragmatisnya ingin merebut kembali kursi kuasa dengan memboyong kawan dan pendukungnya. Jangka pendek untuk mengakhiri sebelum 2019. Arus bawah sudah membaca bahwa bersegera untuk menganti pemimpin adalah keniscayaan dengan orang yang berwibawa dan memiliki kemampuan.

 Ideologisnya ingin menancapkan kembali solusi fundamental yang tidak sekadar kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila. Solusi yang melihat akar persoalan yakni terabaikan urusan rakyat dan meninggalkan sistem yang membawa berkah dari Sang Pencipta. Kepentingan ideologis ini pun diperebutkan oleh kelompok Sosialis-Komunis, Kapitalis-Liberalis, dan Islam. Nah, kira-kira rakyat akan memilih kelompok ideologi yang mana di antara ketiganya? Inilah yang harus dibaca oleh siapa pun yang menginginkan perubahan.

 Revolusi bukanlah mustahil di negeri ini. Kalaulah banyak yang memprediksi “Indonesia di-Suriahkan pada 2018” sangatlah mungkin terjadi, namun bukan karena ormas atau rakyat. Justru api revolusi itu disulut sendiri oleh penguasa yang sedang di singgasana. Kekahwatiran Arab Spring di Indonesia justru berasal dari pendukung penguasa, bukan dari rakyat biasa yang ingin kesejahteraan dipenuhi sebenar-benarnya. Akankah benar prediksi bahwa kepemimpinan ini tak sampai 2019? Waktu yang akan menjawab. Akankah pula ada Sidang Istimewa, Impeachment, dan Revolusi? Rakyat lah yang dapat menjawabnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox