Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 17 Juni 2017

Turbulensi Juang KPK, Ada Apakah?

Adam Syailindra (Ketua Forum Aspirasi Rakyat)


PojokAktivis - Masih ingat dengan duo kasus mega korupsi BLBI dan E-KTP? Negara ini dirugikan 3,7 Triliun akibat penyelewengan dana SKL BLBI (tempo.co). Di kasus E-KTP, negara merugi sampai Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun (detik.com). Ingat uang itu jumlahnya Triliun, besar bin gede!

Penegakan hukum di Indonesia kian hari makin gelap dan  berkabut. Misi untuk membongkar giant corruption sepertinya gigit jari dan tebang pilih. Aroma keberpihakan makin kental diindra oleh masyarakat.

Layu berkembang mati bangun lagi. Pola penanganan kasus mega korupsi seperti BLBI, E-KTP, Reklamasi, Sumber Waras, dan kasus lainnya menjadi noktah kelam penegakan hukum di Indonesia. KPK semangat sekali untuk membongkar kasus tersebut, namun ada tokoh berpengaruh yang terjerat, akhirnya KPK dilematis.

Terkait kasus duo mega korupsi BLBI dan pengadaan E-KTP ini langsung mencuat diberbagai media massa yang telah menyeret pejabat tinggi negara seperti menteri, anggota DPR RI dan pentolan partai bahkan lingkaran istana menjadi bahan obrolan opini elemen masyarakat sehari-hari.

Kasus-kasus korupsi yang telah kita ketahui bersama modusnya kian terpola dan saling sandera. Suatu saat jika pun hujan turun tak merata, maka aksi saling bongkar membongkar gudang kasus kian merajalela. Dan tradisi buruk ini sudah mengakar dan menjalar, wow bukan?

Apa kabar penegakan hukum Indonesia? Adanya tekanan politik membuat peran KPK untuk menangani kasus mega korupsi dibatasi. Pun terdengar ketika KPK menjadi lembaga super body hendak menepis diri. Atau jangan-jangan KPK sudah tidak independen lagi?
Kini tiba masanya saat KPK sedang diuji kedewasaanya untuk makin meruncingkan keberanian dalam bertindak mengungkap kebenaran. Tak perlu takut dapat hak angket dari DPR, tak perlu ragu ungkap kasus mega korupsi.

Bilah penegakan hukum makin tajam kebawah dan tumpul keatas, dimanakah integritas penguasa dan pejabatnya? Lantas, penegak hukum dalam rezim dan sistem seperti inikah yang kita inginkan?

Jika kian lambannya penanganan kasus mega korupsi maka hak rakyat bertanya, "Ah sudahi saja kekuasaan yang keblinger ini. Ganti sistem yang mulia dan ganti rezim yang amanah saja?!"

Adam Syailindra (Ketua Forum Aspirasi Rakyat)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox