Lawan Plutokrasi, Aktivis 77/78 Serukan Pemuda Tak Berpikir Pragmatis

Aktivis 77/78

PojokAktivis - Maraknya korupsi yang terjadi saat ini telah membuktikan bahwa segala sesuatu bisa ditentukan dengan uang tak terkecuali kancah perpolitikan yang menghasilkan kebijakan.

Menurut Aktivis Senior era 77/78 yang juga mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, S Indro Tjahyono praktek-praktek plutokratisme saat ini sudah sangat parah. Dimana Demokrasi yang dicita-citakan malah ditentukan para pemilik modal lantaran mereka menggelontorkan duit kepada politisi dan pengambil kebijakan untuk memesan dan mengawal guna memuluskan pesanan undang-undang atau peraturan lainnya yang bisa menguntungkan si pemilik modal.

“Persoalan Indonesia sebenarnya bukan bagaimana Pancasila harus dipahami, tetapi adanya fenomena plutokrasi yakni para pemilik modal bisa seenaknya menentukan seluruh sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat”, ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk “Demokrasi versus Plutokrasi” di Hotel Shakti Badung, Jumat(16/06/2017).

Tidak hanya dari para politisi, Aktifis Senior 77/78 itu juga mencontohkan para birokrat yang mengemban jabatan startegis dalam struktur pemerintahan juga tidak bisa terlepas dari para pemodal lantaran untuk bisa memegang kursi empuk tersebut mereka harus menyetorkan uang terlebih dahulu.

Dia mencontohkan, untuk bisa mendapatkan putusan pengadilan yang sesuai dengan keinginan si pemilik modal, mereka bahkan berani mengguyurkan uang hingga milyaran rupiah.

“Jual-beli vonis pengadilan yang merebak akhir-akhir ini adalah contoh yang aktual. Miliaran rupiah harus dikeluarkan untuk mengarahkan vonis akhir perkara di lembaga peradilan”, ujarnya.

Dalam diskusi yang dihadiri para aktivis senior 77/78 dari berbagai daerah dan kampus mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya, dan Surabaya dan kota-kota lainnya ini, mereka menyepakati bahwa plutokratisme ini telah menyingkirkan putera-puteri terbaik bangsa yang sebenarnya lebih pantas menempati jabatan-jabatan strategis.

Menurut para aktivis senior itu, Para Putra - Putri bangsa yang tersingkirkan itu dinilai oleh pemilik modal akan menghambat kepentingannyanya. Lebih parah lagi menurutnya si pemilik modal itu menganggap negara sebagai alat produksi uang dan hukum bisa dibeli.

Pada diskusi tersebut, para aktivis senior itu menyampaikan pesan kepada para pemuda agar tetap berjuang dijalan yang benar dan tidak usah berpikiran instan, karena untuk menjadi pemimpin nasional yang kuat dan mampu menjadi teladan tentunya dibutuhkan sifat-sifat yang tahan banting dan tak berpikir pragmatis.

Selain itu untuk membangun peradaban indonesia baru yang lebih berorientasi pada sejarah dan budaya maka para pemuda harus menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan menghilangkan ego demi kemajuan bangsa yang lebih baik nantinya.

Sementara itu mantan aktivis senior 77/78 lainnya yang juga pernah mengemban sebagai dewan Mahasiswa ITT, Syafril Sofyan mengusulkan untuk mencegah ambisi kerakusan para pemilik modal tersebut, maka sebaiknya negara sebaiknya mendanai partai politik. Tujuannya yakni untuk menekan ambisi para pemburu rente yang mensponsori politisi tersebut.

"Agar partai-partai politik didanai oleh anggaran negara, sehingga mereka tidak menjadi budak para pemburu rente” ujarnya.

Sementara itu mantan pengurus Dewan Mahasiswa IPB lainnya, Indra Adil menilai bahwa "Plutokratisme merupakan desaign internasional, karena melalui uang yang bersifat universal negara asing bisa melakukan subversi dan intervensi terhadap kedaulatan negara lain” tegasnya. [rn]