Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 05 Juni 2017

Gema Pembebasan : Pemilihan Rektor Oleh Presiden Cara Untuk Bungkam Suara Kritis

Pengurus Gema Pembebasan

Ketua Gema Pembebasan angkat bicara, menyikapi isu pemilihan rektor yang sempat diluncurkan oleh mendagri bahwa [emilihan rektor bukan lagi oleh Dikti tetapi Presiden. 

Ricky Fattamazaya M Ketua Gema Pembebasan (GP) pusat mengatakan kalau apa yang diwacanakan adalah kekeliruan. Pasalnya selama ini sebenarnya pemilihan rektor itu masuk dalam tanggung jawab dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang notabenya anak buah dari presiden itu sendiri. 

"Langkah yang keliru sebab ini kan sebenarnya jobdes nya Dikti dan bukti presiden tidak percaya degan menteri nya" katanya saat dihubungi redaksi. Jumat 2/5. 

Tidak hanya keliru, Justru dia menilai bahwa ada indikasi ini ini bagian dari cara-cara baru untuk membungkam suara-suara kritis dari mahasiswa. Sehingga menurutnya Kampus bisa dijadikan alat oleh Rezim untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan rezim. " Kedepan, bisa saja mahasiswa diarahkan "dipaksa" untuk memilih rezim kembali untuk berkuasa" Tambahnya.

tidak hanya itu, dia juga melihat ini bentuk lanjutan dari program privatisasi kampus yang sudah sangat lama. 

"Direncanakan dan terlibatnya presiden langsung memilih rektor indikasi kuat untuk memastikan privatisasi itu berjala sesuai rencana. Sudah Selayaknya Seluruh Mahasiswa mengkritisi rencana ini dan bahkan menolaknya" papar Rizky

Dia berharap sebenarnya presiden harusnya fokus kepada hal yg lebih strategis khusunya di bidang ekonomi. Seperti bagaimana pengelolaan mandiri Sumber Daya Alam. Dan berupaya menyelesaikan persoalan ekonomi yang terpuruk hari ini, membuat program agar negeri ini tidak dijajah oleh kapitalis Barat dan timur bukan malah mengurusi urusan pemilihan rektor. 

beberapa waktu yang lalu Mendagri menyampaikan bahwa Pemilihan Rektor bukan lagi oleh Dikti melainkan Presiden, 
"Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017). [js]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox