Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 27 Mei 2017

Mahasiswa Dan Pemuda Bojonegoro Kritisi Kebijakan Penguasa


Forum Mahasiswa Bojonegoro

       
Bojonegoro. Sebuah acara diskusi diadakan pada Selasa malam, 22 Mei 2017 di rumah makan Bimo, Bojonegoro. Diskusi Pergerakan yang bertema “Studi Kritis Konstruktif Kawal Kebijakan Pro Rakyat” ini diadakan oleh Forum Silaturahim Mahasiswa dan Pemuda Islam. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi kepemudaan di kota Bojonegoro, diantaranya adalah: HMI, IMM, BKLDK, GEMA PEMBEBASAN, SYABAB HIDAYATULLOH, AL AZKA Ledok, FUMI, FUPI, FSPM Kedungadem dan beberapa organisasi lain. Acara itu dihadiri peserta kurang lebih 30 orang.

       

Sebagaimana tema yang diusung oleh panitia, diskusi tersebut menitik beratkan pandangan dan sikap para aktifis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ridho rillahi selaku pemateri menyampaikan kritikan terhadap beberapa point kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat, diantaranya Kenaikan tarif dasar listrik, Kriminalisasi Ulama dan juga ormas Islam. Sedangkan dari pihak IMM, perpendapat bahwa Indonesia saat ini masih dijajah asing terbukti dari pengelolaan SDA yang hampir seluruhnya dikuasai asing. Adapun dari HMI juga menyampaikan beberapa pendapatnya terkait persatuan umat Islam yang harus diperkuat lagi

         

DI akhir acara tersebut panitia membagikan quisioner kepada tiap-tiap organisasi tentang tiga hal: kenaikan TDL, kriminalisasi ulama, pembubaran ormas. Adapun kenaikan TDL, semua organisasi menolak keras kebijakan tersebut karena mereka menilai dampaknya akan semakin membebani rakyat, sedangkan terkait kriminalisasi ulama dan pembubaran sebuah ormas Islam, semua sepakat  menolak, kecuali dari HMI yang menyatakan belum bisa mengambil sikap. Mereka berpendapat banyaknya ulama yang aktif membela Islam terutama terkait penistaan Al Qur’an jauh dari rasa keadilan. Para ulama itu dikriminalkan, ada belasan kasus yang mendadak diperkarakan, sehingga aroma balas dendam pemerintah yang dinilai pro ahok itu sangat tercium, karena indikasi ke arah sana sangat jelas. Berkenaan dengan kriminalisasi ulama, Ridho rillah selaku pemateri berpendapat “ kriminalisasi ulama, itu hanya isu politik”. Sedangkan Ahmad Aqil dari Al Azka menyatakan “ Langkah-langkah hukum di Indonesia kelihatan sekali tebang pilih, sangat memalukan”.



Begitu pula HTI yang dinilai sebagai ormas yang pertama kali mengkapanyekan “haramnya pemimpin kafir” dan juga diindikasikan sebagai salah satu penggerak aksi 212 dan 411, pemerintah melalaui pidato Menkopulhukam Wiranto, menyatakan pembubarannya. Khiruzzadi salah seorang kader IMM menyatakan: “kami menolak, karena Ormas Islam tersebut (HTI) belum tentu bersalah, kita lihat dulu arah gerakannya seperti apa”. Sedangkan Ahmad Aqil dari forum kajian pemuda Al Azka menyatakan: “Tidak ada satupun bukti apa yang dituduhkan pemerintah, tidak mendasar dan tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan UU keormasan”




Diksusi yang berlangsung selama dua jam itu berlangsung santai tapi serius, baik pemateri maupun peserta aktif mengemukakan pendapat. Pihak panitia berharap semoga diskusi –diskusi pergerakan seperti ini bisa diagendakan lebih sering lagi, sehingga semangat mengawal kebijakan penguasa akan semakin menggelora. “Saat ini pemuda dan mahasiswa  harus aktif dan kritis terhadap isu politik, karena pemuda dan mahasiswa punya potensi dimana kebanyakan elemen masyarakat yang lain tidak memilikinya, yaitu sifat kritis dan berani, apa jadinya negara ini jika pemuda dan mahasiswanya bungkam terhahadap kesewenangan penguasa” tutur Wahyu salah satu panitia penyelenggara. (WK)





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox